Jakarta, SP.com- Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengusulkan seluruh peserta BPJS Kesehatan, termasuk peserta yang kini berstatus nonaktif karena sebab tertentu mulai dinyatakan sebagai peserta aktif. Hal itu ditujukan agar semua penduduk di Indonesia meraih haknya mendapat perlindungan kesehatan sesuai amanat UUD 1945 sekaligus mengejar target 98% peserta aktif pada tahun 2024.

"Untuk mencapai 98%, kalau modelnya seperti sekarang, kami bisa di BPJS Kesehatan. Namun yang tidak aktif harus juga kita hitung. Kalau semua aktif, ya berat," kata Ali Ghufron Mukti pada launching & bedah buku "Menyulam Program JKN Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia", Selasa (17/5/2022).

Dia mengungkapkan, target itu dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Memang ada sejumlah strategi yang harus dijalankan BPJS Kesehatan, tetapi pendekatan untuk mengkategorikan peserta nonaktif menjadi peserta aktif menjadi penting.

Salah satu strategi yang dimaksud terkait Inpres 1/2022. Presiden menginstruksikan 30 Kementerian/Lembaga untuk melakukan percepatan universal health coverage di Indonesia. Pendekatan itu diperlukan kolaborasi yang luar biasa di antara pemangku kepentingan. "Kira-kira bagaimana kalau kita belajar dari Filipina yang tahun 2019 memiliki Undang-undang (UU), seluruh warga Filipina yang belum terdaftar itu otomatis menjadi peserta," kata dia.

Selain berkaca pada Filipina, dia juga melihat Thailand sebagai contoh konkret. Menurut dia, Thailand mengusung tiga pendekatan agar seluruh penduduknya mendapat perlindungan sosial di bidang kesehatan. Di antaranya melalui civil servant benefit scheme untuk pegawai negeri dan pendekatan social security untuk program Jamsostek. Di luar itu ada model universal health coverage. Sehingga pada tahun 2022 di Thailand sudah dapat masuk cita-cita universal health coverage.

Menurut dia, Indonesia memang sudah seharusnya memiliki sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan. Seperti yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 28h ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Untuk hidup sehat, serta sejahtera lahir dan batin, maka setiap warga bangsa Indonesia dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa kesulitan keuangan atau without financial hardship. Oleh karena itu, Pasal 28h ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat," kata dia.

Dalam hal ini, dia menilai, negara bertanggung jawab atas jaminan kesehatan setiap warga negara agar dapat berkembang dan bermartabat sebagai manusia. Maka dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan seluruh masyarakat yang lemah dan tidak mampu. [Investor.id]