Jakarta, SP.com - Satgas Penanganan Covid-19 menyebut pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru.

Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Darurat Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) dr Alexander Kaliaga Ginting menyatakan hal ini dikarenakan transmisi penularan virus Covid-19 masih ada di masyarakat, meski kecil dan terkendali bila dibandingkan dengan tahun lalu atau dua tahun lalu.

"Bila diperhatikan, setelah Lebaran dan kemudian dua minggu ke depan ini, kita lihat PPKM ini menjadi instrumen yang bisa menghitung tingkat level. Dengan levelisasi itu kita mengetahui, bagaimana aktivitas di suatu kabupaten/kota yang levelnya 1 dan 2," katanya ketika dihubungi Beritasatu.com, Selasa (24/5/2022).

"Dengan PPKM itu, kita masih bisa lihat bahwa 5 provinsi yang tetap menghasilkan kasus baru seperti Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Dan mungkin juga di beberapa kabupaten/kota di luar Jawa Bali tergantung testing atau laporannya," tambah Alexander.

Tetapi pada gambarannya meskipun kecil, Jakarta dan Banten tetap memberikan kontribusi yang besar, walaupun jumlah akumulatifnya kecil. Inilah yang menjadi pertimbangan Satgas Penanganan Covid-19 bahwa semua langkah atau keputusan harus dilakukan secara bertahap.

"Kalau pemerintah berencana menghentikan PPKM pada Juni atau Juli 2022 mendatang, Indonesia masih tetap memerlukan alat kendali dalam rangka memasuki dan menjalankan fase transisi," urai dia.

Alexander pun menjelaskan kalau tidak dikendalikan atau diawasi, Indonesia nanti bisa kehilangan arah atau pengawasan saat memasuki suatu negara endemi yang sudah akan ditetapkan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Apalagi kendati sudah vaksinasi, bukan berarti tidak bisa terinfeksi. Yang berbeda itu adalah perburukannya. Maka protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi harus tetap berjalan. Untuk bisa seiring dan sejalan, perlu ada pengawasan dan pengendalian dari eksternal dan akan surut kalau setiap individu memiliki self assessment," jelasnya.

Setiap individu perlu tersosialisasi, teredukasi dan punya kewaspadaan tinggi. Namun sepanjang hal tersebut tidak dibangun, akan sulit mencapai fase transisi. Kalau merasa dirinya adalah komorbid perlu memakai masker atau selalu sediakan masker. Maka self assessment ini harus dibangun kalau beraktivitas di luar rumah. Ini yang dibutuhkan di masa transisi.

"Kalau kita sudah masuk dalam situasi terkendali dengan baik, seperti self assessment terbentuk baik, target vaksinasi sudah tercapai, artinya PPKM tidak diperlukan lagi dalam untuk jangka panjang," ucap dia.

"Pada masa transisi, kita berharap di masa enam bulan ini bisa selesai. Dan kemudian dengan selesainya enam bulan ini kita akan masuk dan berdamai dengan virus tersebut. Ini yang harus kita bangun untuk persiapan dan kesiapan dari kita semua, termasuk perumahsakitan, kesehatan, dan elemen-elemen dari sektor-sektor lainnya," pungkas Alexander.

National

Satgat: Pencabutan PPKM Sebaiknya Bertahap

Berita Terkait