Jakarta, SP.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono memberikan informasi terkait rencana pemerintah menghapus kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlevel di Indonesia yang sudah diberlakukan sejak Agustus 2021.

Dante mengungkapkan peninjauan kebijakan PPKM terus dilakukan pemerintah dan ada sejumlah pertimbangan yang disetujui Kemenkes dengan para pakar kesehatan seperti epidemiolog. Hal itu berdasarkan perkembangan data angka reproduksi (RT) tren kasus Covid-19.

PPKM, kata Dante, bisa saja dicabut atau tidak diperpanjang jika reproduction rate Rrt) di bawah 1 berlangsung selama enam bulan.

"Mengenai status PPKM yang memang nantinya akan dihapus, kami sedang melakukan evaluasi dengan para epidemiologi. Apabila artinya kurang dari dua bulan itu (Rt) masih kurang dari 1, maka status PPKM akan di-update setiap dua minggu," kata Dante dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (23/5/2022).

"Apabila Rt-nya sudah empat bulan kurang dari 1, maka status PPKM akan diupdate setiap empat minggu. Ketika status Rt-nya kurang dari 1 sudah mencapai 6 bulan, maka kemungkinan PPKM tidak perlu di-update lagi, atau kita update sewaktu-waktu jika memang diperlukan dengan ada peningkatan kasus," lanjutnya.

Pemerintah membuka peluang untuk menghapus kebijakan PPKM berawal dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Ia mengatakan PPKM akan dihentikan jika perkembangan kasus Covid-19 konsisten semakin terkendali.

"Kalau sudah terkendali kasus Covid-19, masa PPKM terus," kata Muhadjir dalam keterangannya, Jumat (20/5/2022) lalu.