Jakarta, SP.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus sengkarut minyak goreng. Yang terpenting, kata Dasco, sengkarut minyak goreng (migor) bisa segera teratasi.

"Saya dalam kapasitas itu tidak permasalahkan banyaknya jabatan, tetapi ini adalah penugasan dari presiden yang bertanggung jawab sesuai dengan amanat undang-undang," ujar Dasco di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Dasco mengatakan, siapapun yang ditugaskan Presiden Jokowi untuk menuntaskan masalah sengkarut migor ini, harus bekerja maksimal termasuk Luhut. Dasco mengingatkan agar masalah migor tidak dibiarkan berlarut-larut.

"Terlepas itu siapapun, apabila Presiden sudah menugaskan, ya silakan saja, kita tunggu hasilnya dan kita minta komisi terkait untuk monitoring terhadap penyelesaian masalah minyak goreng," tandas Dasco.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus kelangkaan migor di Indonesia. Hal itu diungkapkan Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada Sabtu (21/5/2022).

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus menganggap penunjukan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), untuk mengurusi sengkarut minyak goreng tidak tepat, dan bisa menimbulkan disharmoni dalam kabinet.

“Pak Luhut itu kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves, kenapa sekarang diserahkan tugas mengambilalih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian sekaligus? Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” ujar Deddy dalam keterangannya kepada media, Selasa (24/5/2022).

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, penunjukkan Luhut berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan. Karena Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.