Jakarta, SP.com - Pemerintah telah menyiapkan peta jalan pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai tahapan menuju endemi Covid-19. Hal itu diutarakan oleh Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Darurat Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) dr Alexander Kaliaga Ginting.

Alexander menyatakan bahwa peta jalan tersebut terbagi tiga, yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pihaknya hanya menunggu pengesahannya saja dari pimpinan negara.

"Jangka pendek tentu penerapan protokol kesehatan (prokes) tetap dalam pengawasan dan pengendalian. Jangka menengah pelonggaran prokesnya sudah tidak lagi dengan tindakan atau peringatan. Jadi misalnya orang tidak memakai masker, tidak lagi ditindak lagi, yang penting hanya dibangun kesadarannya saja (self assessment) alias sudah sadar diri seperti jaga jarak, cuci tangan dan menyimpan masker atau hand sanitizer-nya di kantong atau tasnya," katanya kepada Beritasatu.com, Jumat (27/5/2022).

Sementara untuk jangka panjang sudah tidak memerlukan lagi aplikasi PeduliLindungi dan masker untuk masuk ke ruang publik.

Berdasarkan data terbaru yang diperoleh Beritasatu.com, Jumat (27/5/2022), peta jalan tahapan endemi sebagai berikut:

1. Jangka pendek yakni pelonggaran kebijakan level PPKM, pelonggaran pelaksanaan protokol kesehatan 3M, pembelajaran tatap muka (PTM) dan tempat ibadah 100%, pengembalian kapasitas rumah sakit untuk non Covid-19 secara bertahap, penutupan tempat isolasi terpusat secara bertahap.

2. Jangka menengah yakni penghentian kebijakan level PPKM, penghentian penggunaan PeduliLindungi di mal, tempat ibadah dan tempat makan.

3. Jangka panjang adalah restrukturisasi KPC PEN dan Satgas Covid-19. Covid-19 ditangani seperti penyakit menular lainnya. Misalnya TBC, demam berdarah, malaria dan hepatitis. Lalu penghentian vaksin sebagai syarat perjalanan, penghentian protokol kesehatan tetapi promosi 3M tetap terus berjalan dan penghentian kewajiban PeduliLindungi.

Alexander menjelaskan Indonesia terikat dengan The International Health Regulations (IHR) 2005 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Maka syarat angka reproduksi (reproduction rate/Rt) kasus Covid-19 tingkat nasional di bawah 1 yang sudah dicapai bulan Mei ini dipantau dan dijaga terus grafiknya terkendali hingga enam bulan ke depan hingga November 2022. Nantinya pihak WHO yang mencabut status endemi.

Untuk endemi ini Satgas hanya mengambil pandemi terkendali dan endemi saja. Tidak menggunakan konsep eliminasi dan eradikasi. Hal ini dikarenakan eradikasi artinya hilang tidak ada jumlah kasus sama sekali, sedangkan eliminasi virusnya sudah tidak ada lagi. Hal itu tidak bisa hal itu diterapkan untuk Covid-19.

"Ini seperti cacar air yang sudah bisa eliminasi dan eradikasi. Tetapi untuk Covid-19 tidak bisa dikarenakan lalu lintas manusia kan banyak. Ada lalu lintas manusia lewat udara, laut dan darat. Makanya kita cari endemi yang posisinya itu terkendali dan menjadi endemi, karena negara kita terbuka, ada hubungan di ketiga tempat tersebut. Jadi bisa saja kasus masuk, meski hanya 3-5 kasus saja," pungkas Alexander.

(Beritasatu.com/HES)

National

Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pencabutan PPKM

Berita Terkait