Jakarta, SP.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pejabat negara dan penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Peringatan ini juga berlaku bagi penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik Lebaran.

Plt Jubir KPK, Ipi Maryati menyatakan peringatan ini disampaikan untuk menjaga integritas para pejabat dan penyelenggara negara dari potensi benturan kepentingan.

"Demi menjaga integritas dan potensi benturan kepentingan, KPK selalu mengingatkan dan mengimbau kepada pimpinan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi," kata Ipi dalam keterangannya, Jumat (15/4/2022).

Dalam kesempatan ini, KPK mengapresiasi pimpinan kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD yang telah menerbitkan surat edaran atau aturan internal yang melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan di luar kedinasan bagi kalangan internalnya.

"Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan," tegas Ipi.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo melarang aparatur sipil negara (ASN) mudik Lebaran dengan menggunakan mobil dinas. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.