Jakarta, SP.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan masalah kekurangan dokter spesialis menjadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah. Pemerataan tenaga kesehatan di seluruh fasyankes di Indonesia harus segera ditangani.

"Kita memang tidak banyak dokter spesialis yang tersebar di Indonesia dan ini menjadi PR besar," katanya dalam konferensi pers virtual Program Beasiswa Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Sub Spesialis", Kamis (2/6/2022).

Pasalnya, ketersediaan tenaga kesehatan spesialis di fasyankes di seluruh Indonesia terutama untuk penyakit-penyakit kronis saat ini masih sangat kurang. Di samping jumlahnya yang kurang, tenaga kesehatan juga banyak yang terkonsentrasi di kota-kota besar.

“Penyakit yang paling besar dampak nyawa dan biaya bagi masyarakat Indonesia adalah jantung, masih banyak provinsi yang tidak bisa memberikan layanan jantung di provinsi tersebut. Akibatnya kalau butuh intervensi harus diterbangkan ke daerah lain,” kata Menkes.

Berangkat dari persoalan ini, Menkes menargetkan seluruh fasyankes di tingkat provinsi bisa memberikan layanan kesehatan jantung di tahun 2024 mendatang. Namun demikian, target ini dihadapkan pada waktu yang bertahun-tahun karena lamanya proses pendidikan dokter.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri memberi standar jumlah dokter per penduduk itu 1:1000. Artinya, 1 dokter melayani 1.000 orang, bahkan di negara maju rasionya 3:1.000 dan ada juga yang 5:1.000 yang artinya 3-5 dokter untuk 1.000 orang.

"Jadi Indonesia kalau 270 juta rakyat Indonesia itu dokternya sekitar 270.000 sekarang yang punya STR (Surat Tanda Registrasi) dan praktek yaitu 140.000 kita kurangnya 130.000, dokternya produksi setahun cuma 12.000," kata Budi Gunadi dalam konferensi pers, Kamis (2/6/2022).

Saat ini jumlah dokter yang tersedia di Indonesia sekitar 270.000, sementara tenaga kesehatan yang memiliki STR (surat tanda registrasi) dan praktik banyak 140.000. Artinya masih ada kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 130.000.

“Dokter produksi setahunnya hanya 12.000 dibutuhkan setidaknya 10 tahun, bahkan lebih untuk mengejar ketertinggalan jumlah dokter minimal sesuai standar WHO untuk melayani 270 juta masyarakat Indonesia,” ungkap Menkes Budi.

Sementara menurut data dari Kemenkes, baru 28 dari 34 provinsi di Indonesia yang bisa memberikan layanan jantung secara lengkap. Sisanya tidak bisa memberikan pelayanan jantung, karena tidak ada dokter spesialis.

Sebagai solusi masalah defisit jumlah dokter spesialis tersebut, Kemenkes saat ini tengah membuka program beasiswa dokter spesialis.

"Untuk itu, kami buka program beasiswa ini dan kami prioritaskan memang untuk dokter-dokter yang mau ditempatkan di wilayah yang belum banyak tersedia dokter spesialis apalagi sub spesialisnya. Program beasiswa agar produksi dokter spesialisnya bertambah dengan cepat,” tutup Menkes Budi. (Beritasatu.com/HES)