Jakarta, SP.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi pada 6 April 2022 itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ditunujuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Dalam menjalankan tugasnya, Luhut akan didampingi Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Wakil Ketua Dewan SDA.

Penunjukan Luhut dan Airlangga tertulis dalam Pasal 7 Perpres tersebut. Pada Pasal 7 ayat (1) tertulis susunan keanggotaan Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas, Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Kemudian, wakil ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Masih dalam pasal yang sama disebutkan ketua harian Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri. Sedangkan anggota Dewan SDA Nasional terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan nonpemerintah.

Untuk unsur pemerintah pusat terdiri dari 12 menteri dan tiga kepala badan. Dari unsur pemerintah daerah terdiri dari dua gubernur mewakili wilayah Indonesia bagian barat, dua gubernur mewakili Indonesia wilayah bagian tengah dan dua gubernur mewakili Indonesia bagian timur.

Kemudian unsur nonpemerintahan terdiri atas perwakilan organisasi atau asosiasi yang mewakili aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

“Keanggotaan Dewan SDA Nasional ditetapkan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan presiden,” tulis Pasal 7 ayat (2) Perpres tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dikutip, Jumat (8/4/2022).

Pasal 17 Perpres itu menyebutkan, Dewan SDA Nasional bersidang paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sidang dipimpin oleh ketua Dewan SDA Nasional dan dihadiri para anggota.

Pada Pasal 17 ayat (5) tertulis aturan dalam melaksanakan persidangan Dewan SDA Nasional dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/ atau masyarakat terkait.

“Ketentuan mengenai tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi selaku ketua Dewan SDA Nasional,” demikian isi ayat (6) pasal 17.

Pada Pasal 19, Dewan SDA Nasional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dapat dibantu oleh tenaga ahli, pakar, dan tenaga profesional di bidang pengelolaan sumber daya air. Mereka diangkat dan ditetapkan oleh ketua Dewan SDA Nasional.

Sementara pada Pasal 1 diterangkan Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Kebijakan nasional sumber daya air adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.

"Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air," bunyi Pasal 1 perpres tersebut. (Beritasatu.com/LET)