Jakarta, SP.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ada enam jenis vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Adapun 6 jenis vaksin tersebut terdiri dari vaksin Sinovac, Astrazeneca, Pfizer, Moderna,Johnson & Johnson, dan Sinophram. Namun, vaksin Covid-19 yang telah mengantongi label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya dua vaksin Sinovac dan Sinopharm.

Nadia menyebutkan, MUI mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin Sinovac tertuang pada Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian, MUI juga memberikan fatwa halal untuk vaksin Sinopharm untuk mekanisme vaksinasi Gotong Royong dengan rekomendasi fatwa halal Nomor 9 Tahun 2022. Kendati demikian, pada kondisi darurat, MUI juga memberikan rekomendasi untuk penggunaan berbagai jenis vaksin.

"Kita tahu bahwa vaksin-vaksin yang sudah beredar secara luas di Indonesia ini juga merupakan vaksin-vaksin yang banyak di negara muslim lainnya seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Suriah, Pakistan, Malaysia, Bangladesh, Irak, Mesir, Palestina, Kuwait, dan Maroko. Terbukti juga di negara muslim tersebut, kasus Covid-19 dapat terkendali hingga saat ini," ujar Nadia saat memberikan keterangan pers terkait "Dinamika Vaksin Covid-19" secara daring, Senin (25/4/2022).

Selanjutnya, Nadia juga menjelaskan, izin penggunaan vaksin yang digunakan di Indonesia ini diperoleh dengan berbagai macam skema mulai dari pembelian langsung, kerja sama bilateral dan multilateral, hibah dan Covax Facility.

Dikatakannya, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka menyediakan kecukupan stok vaksin untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan peruntukannya.

"Berbagai upaya kita lakukan dengan skema tadi, agar masyarakat segera mengakses vaksinasi agar supaya tingkat fatalitas kematian bisa kita tekan serendah mungkin dalam waktu secepat mungkin," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung (MA) memenangkan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) atas uji materi Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Adanya putusan MA tersebut memberikan konsekuensi kepada pemerintah untuk menyediakan vaksin Covid-19 yang halal bagi umat muslim.

(Beritasatu.com/MAB)