Jakarta, SP.com - Selama status pandemi Covid-19 belum dicabut maka kebijakan PPKM masih diperlukan. Hal tersebut diutarakan oleh epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman. Dicky mengatakan bahwa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berkorelasi erat dengan situasi pandemi Covid-19, sehingga selama status pandemi Covid-19 belum dicabut, maka kebijakan PPKM tetap berlaku dengan sejumlah pelonggaran.

Menurutnya, akan sangat berbahaya jika kebijakan PPKM atau intervensi lainnya untuk penanganan pandemi dihapus sebelum statusnya secara resmi sudah dicabut.

“Berbahaya karena akan menimbulkan kontradiksi di lapangan. Masyarakat menganggap bahwa jangan-jangan ini hanya rekayasa pandemi dan dianggap tidak selalu serius. Jadi, narasi dan strategi kebijakan harus sejalan dan harus saling memperkuat,” ucapnya saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (5/18/2022).

Dicky juga memprediksi bahwa situasi krisis kesehatan ini akan dicabut oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada akhir tahun 2022 atau awal 2023 dengan asumsi bahwa negara- negara di dunia ini hanya sepertiga masuk dalam kategori terkendali atau endemi dengan angka reproduksi satu serta cakupan vaksinasi global 2 dosis 70% dicapai setidaknya bulan Oktober 2022.

“Itu syarat yang harus dikejar termasuk tidak adanya varian baru subvarian baru yang mematikan atau memperburuk bisa menurunkan efikasi dari vaksinasi. Asumsi ini harus dijaga agar tidak tercapai,” pungkasnya.

(Beritasatu.com/MAB)

National

Epidemiolog: Selama Status Pandemi, PPKM Masih Diperlukan

Berita Terkait