Jakarta, SP.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk membuka kembali keran ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk olahannya mulai Senin (23/5/2022). Keputusan ini diambil karena melihat pasokan minyak goreng sudah terpenuhi, serta terjadinya tren penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional, meskipun belum mencapai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 14.000 per liter.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan pencabutan larangan ekspor CPO tersebut akan diikuti dengan upaya untuk tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, antara lain melalui penerapan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang mengacu pada kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Untuk jumlah DMO, kita menjaga sebesar 10 juta ton minyak goreng yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng, dan sebagai cadangan sebesar 2 juta ton. Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran DMO yang harus dipenuhi masing-masing produsen, serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat secara merata dan tepat sasaran,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/5/2022).

Airlangga juga menegaskan, bagi produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO dan/atau tidak mendistribusikan kepada masyarakat seperti yang ditetapkan oleh pemerintah, akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang ditentukan. Untuk ketersediaan pasokan juga akan terus dimonitor melalui sistem informasi minyak goreng curah (Simirah).

“Untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan dan pengendalian harga yang secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan. Sedangkan untuk menjamin pembelian tandan buah segar (TBS) dari petani dengan harga yang wajar, ini dilakukan pengaturan yang tentu saja melibatkan pemerintah daerah. Tentunya bagi para perusahaan, diharap agar bisa membeli TBS dari petani pada tingkat harga yang wajar,” kata Airlangga.

Untuk DPO, perincian harga saat ini masih disusun oleh Kementerian Perdagangan dan akan diumumkan sebelum 23 Mei 2022.

Sedangkan terkait akselerasi percepatan distribusi minyak goreng dengan HET, pemerintah juga memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menyediakan cadangan minyak goreng sebesar 10% dari total kebutuhan minyak goreng curah yang nantinya akan disiapkan dalam bentuk kemasan sederhana.

“Untuk pelaksanaan ekspor juga akan dilakukan pengawasan secara ketat dan terintegrasi, baik oleh Bea Cukai, Satgas Pangan Polri, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan juga pengawasan akan melibatkan Kejaksaan Agung. Pemerintah akan secara tegas menindak setiap penyimpangan baik distribusi maupun ekspor oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada,” tegas Airlangga. (Beritasatu.com).