Jakarta, SP.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan subsidi berupa bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng belum efektif menekan harga minyak goreng (migor) curah.

Ia mengakui kelangkaan minyak goreng yang membuat harga melambung masih menjadi masalah sampai hari ini. Untuk itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. “Ya, ini kan masalah minyak goreng masih masalah kita sampai sekarang,” kata Jokowi seusai memberikan BLT minyak goreng di Pasar Bangkal, Kabupaten Sumenep, Rabu (20/5/2022).

Meski saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat, tetapi kebijakan ini belum efektif mengatasi harga minyak goreng yang tinggi. “Meskipun masyarakat kita beri subsidi BLT minyak goreng, tetapi kan kita ingin harganya lebih mendekati normal,” ujar Jokowi.

Diakuinya, harga minyak goreng yang tinggi sejalan dengan kenaikan harga CPO internasional. “Jadi memang harga tinggi. Karena apa? harga di luar, harga internasional tinggi banget, sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor. Memang harganya tinggi di luar,” terang Jokowi.

Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, pemerintah berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menstabilkan harga minyak goreng. Salah satunya dengan penetapan HET minyak curah dan memberikan subsidi BLT minyak goreng ke produsen. “Ini kita lihat sudah berjalan beberapa minggu, ini belum efektif. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan,” tegas Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas empat tersangka kasus minyak goreng sehingga dapat diketahui dalang dari kelangkaan minyak goreng yang membuat harga melambung tinggi. “Oleh sebab itu, kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka minyak goreng. Ini saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti,” ungkap Jokowi.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka kasus kelangkaan minyak goreng. Keempat tersangka tersebut adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Perdaglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022. IWW ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya dari pihak swasta, yakni Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanle MA (SMA), Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor (MPT), serta General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang (PT). [Beritasatu.com]

National

Duh! HET dan Subsidi BLT Belum Turunkan Harga Minyak Goreng Curah

Berita Terkait