Jakarta, SP.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (RUU PPP) rampung sebelum memasuki masa reses pada 15 April. Panja DPR untuk Revisi UU PPP akan membahas secara intensif dengan pemerintah dalam waktu 7 hari ke depan.

"Kita berharap kalau memungkinkan bisa selesai sebelum masa sidang ini ditutup kita upayakan," ujar kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Karena itu, Supratman meminta setiap ketua kelompok fraksi (Kapoksi) segera mengirimkan nama yang akan menjadi anggota panitia kerja (panja). Rencana, kata dia, akan membahas revisi UU PPP pada Jumat, Sabtu, dan Minggu.

"Kita akan meminta kesediaan teman-teman fraksi nanti untuk kita segera mungkin kirim panja dan kita segera mungkin melakukan pembahasan," tandas politikus Gerindra ini.

Supratman mengaku sudah meminta izin dari pimpinan DPR untuk segera membahas revisi UU PPP tersebut. Dia optimistis, pembahasan bisa rampung sebelum 15 April karena hanya sekitar 80-an daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan dibahas lagi antara pemerintah dengan panja.

"Karena kita mengejar supaya RUU ini sebisa mungkin bisa diselesaikan dan tidak ada persoalan yang terlalu mendasar terkait dengan perdebatan-perdebatan yang terjadi," pungkas Supratman.

Diketahui, pemerintah telah menyerahkan 362 DIM dalam revisi UU PPP dengan perincian 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan dihapus.

Revisi UU PPP ini merupakan salah satu RUU yang terdaftar dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Revisi UU ini terdiri atas 2 pasal perubahan, yakni pasal 1 memuat 15 ketentuan perubahan dalam batang tubuh UU PPP, dan pasal 2 memuat 1 ketentuan tentang keberlakuan UU dan perintah pengundangannya. (Beritasatu.com/YUP)