Yangon, SP.com - Junta militer ingin membuka kembali sektor pariwisata Myanmar yang telah tutup selama dua tahun. Namun rencana ini memicu seruan oleh kelompok aktivis agar pelancong asing menjauh.

Negara ini menutup perbatasannya untuk pengunjung pada Maret 2020 di awal pandemi Covid-19 dalam upaya untuk mencegah peningkatan infeksi.

Kondisi itu semakin terisolasi setelah pihak militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, yang memicu protes besar dan tindakan keras militer terhadap pihak yang berbeda pendapat.

"Dengan tujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata ... aplikasi e-Visa (Turis) akan diizinkan dan diterima mulai 15 Mei 2022," kata pemberitahuan di Global New Light of Myanmar.

Namun itu tidak memberikan perincian tentang kapan pelancong pertama diharapkan tiba.

Kelompok aktivis memperingatkan bahwa kepentingan militer dalam petak-petak ekonomi, termasuk tambang, bank, minyak bumi, pertanian dan pariwisata, berarti dolar turis kemungkinan akan berakhir di kantong junta Myanmar.

"Bahkan jika pengunjung asing menghindari hotel dan transportasi milik junta Myanmar dan rekanan mereka, mereka masih akan mendanai junta melalui biaya visa, asuransi dan pajak," kata kelompok aktivis Justice for Myanmar.

"Kami menyerukan untuk memboikot kepada siapa pun yang mempertimbangkan liburan di Myanmar."

Setelah pemerintahan demokrasi berdiri pada tahun 2011, Myanmar membuka diri untuk turis, dan menjadi populer di kalangan pelancong yang mencari tujuan eksotis jauh dari tempat backpacker yang sering dikunjungi di Asia Tenggara.

Tetapi sektor pariwisata terpukul oleh pandemi, dengan negara itu mencatat 40.000 kasus Covid-19 setiap hari pada puncaknya tahun lalu, dan telah mencatat hampir 20.000 kematian secara total.

Bentrokan antara pejuang anti-kudeta dan pasukan keamanan setelah kudeta junta Myanmar, termasuk di kota-kota utama Yangon dan Mandalay, juga telah merusak bisnis, dengan banyak perusahaan internasional menarik diri dari negara itu.

Ekonomi telah merosot, dengan mata uang kyat jatuh terhadap dolar dan pemadaman listrik bergilir di kota-kota besar memperburuk kesengsaraan ekonomi.

Akses ke ATM dan konter valuta asing tidak merata bahkan di pusat komersial Yangon.

Penerbangan komersial untuk pelancong bisnis dilanjutkan pada bulan April, dengan pengunjung diharuskan mengikuti tes Covid-19 pada saat kedatangan tetapi tidak lagi diharuskan untuk dikarantina.

Lebih dari 1.800 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan lebih dari 13.000 ditangkap sejak kudeta, menurut kelompok pemantau lokal.