Kolombo, SP.com- Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah mengumumkan keadaan status darurat setelah dilanda mogok nasional darurat untuk kedua kalinya dalam lima minggu. Menurut laporan Al Jazeera, Jumat (6/5/2022), pengumuman itu memberikan wewenang penuh kepada pasukan keamanan untuk menindak para demonstran yang marah.

Seorang juru bicara mengatakan Presiden Rajapaksa memberlakukan undang-undang darurat pada hari Jumat untuk "memastikan ketertiban umum" setelah toko-toko tutup dan transportasi umum dihentikan oleh aksi pemogokan. Aksi pemogokan membuat negara berpenduduk 22 juta orang itu terhenti setelah berminggu-minggu kerusuhan.

Keadaan darurat memberikan kekuasaan kepada pasukan keamanan untuk menangkap dan memenjarakan tersangka dalam waktu lama tanpa pengawasan pengadilan. Kekuatan darurat juga memungkinkan pengerahan pasukan untuk menjaga hukum dan ketertiban selain polisi.

Juru bicara kepresidenan mengatakan undang-undang itu akan berlaku mulai tengah malam.

Rajapaksa yang terkepung telah mengumumkan keadaan darurat sebelumnya pada 1 April, sehari setelah ribuan pengunjuk rasa berusaha menyerbu rumah pribadinya di ibu kota. Keadaan darurat itu dibiarkan berlalu pada 14 April.

Tetapi protes telah meningkat, memicu krisis terburuk Sri Lanka sejak kemerdekaan pada tahun 1948. Rajapaksa bersikeras dia tidak akan mundur meskipun demonstrasi meningkat.

Deklarasi darurat baru datang ketika ribuan demonstran tetap berada di luar kantor pinggir laut Rajapaksa, tempat mereka telah memprotes sejak 9 April. Kelompok-kelompok kecil telah mencoba menyerbu rumah-rumah politisi penting pemerintah lainnya.

Para pengunjuk rasa menyalahkan Rajapaksa dan keluarga penguasanya karena salah mengelola ekonomi karena pemadaman selama berbulan-bulan dan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan telah menyebabkan penderitaan yang meluas di seluruh pulau. [beritasatu.com/UNW]