Selamat Ulang Tahun Jakarta
Jumat, 22 Juni 2012 | 14:48

Jakarta yang pada 22 Juni 2012 genap berusia 485 tahun masih berkutat dengan persoalan klasik yakni kemacetan, banjir, urbanisasi, kekumuhan, kriminalitas, krisis air bersih, konflik horizontal, dan penurunan kualitas lingkungan. Berbagai persoalan ini tidak bisa dijawab dengan janji-janji. Tindakan nyata dari para pemangku kepentingan di Jakarta serta pemerintah pusat lebih dibutuhkan. Kalaupun ada janji maka harus ada target yang dipatok, kemudian diikuti oleh evaluasi. Bila perlu, ada punishment kepada penanggung jawabnya bila target tidak terpenuhi karena kelalaian.  

Ulang tahun Jakarta kali ini bertepatan dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Banyak janji diumbar oleh para calon gubernur dan wakil gubernur. Ada yang mencanangkan target, namun ada juga yang sekadar melontarkan ide perbaikan. Yang perlu digarisbawahi dan harus menjadi acuan bersama adalah pernyataan salah satu cagub yang berjanji akan mundur dari posisi gubernur terpilih bila target yang dicanangkannya saat kampanye, meleset. Sikap seperti ini seharusnya ada pada semua calon gubernur dan wakil gubernur.  

Ada baiknya semua gubernur terpilih memiliki target terukur dari program yang dikampanyekan sehingga suatu saat nanti akan mudah mengevaluasinya. Beban tanggung jawab memenuhi janji ini akan membuat gubernur terpilih memberikan target-target pula kepada bawahannya yakni kepala dinas dan seterusnya, sampai ke jajaran terbawah. Perbaikan sikap birokrat ini diharapkan akan membuat solusi persoalan Jakarta tidak berhenti sebatas wacana.  

Jakarta butuh mass rapid transit (MRT) dan transportasi masal berbasis rel lainnya.  Moda ini mempunyai daya angkut sangat besar dan tidak memakan ruang jalan raya, murah, dan irit bahan bakar, serta paling ramah lingkungan di banding angkutan umum lain. Kita berharap MRT sebagai salah satu jawaban, harus dikawal. Jangan sampai macet di tengah jalan sejak pembangunan hingga operasional. Proyek MRT secara menyeluruh tidak akan selesai dibangun lima atau sepuluh tahun mendatang. Sambung menyambung koridor hingga semua titik vital Jabodetabek terjangkau MRT, memerlukan waktu lebih dari 20 tahun. Itu berarti akan terjadi lebih kurang empat atau lima pemilihan kepala daerah di Jakarta dan sekitarnya. Karena itu tongkat estafet visi transportasi Jabodetabek ini harus terus bergulir.  

Selain itu perlu dipikirkan pembangunan jalur kereta lingkar luar yang dapat mengakomodasi pergerakan warga dari Bodetabek tanpa harus ke Jakarta. Dengan demikian Jakarta tidak akan penuh sesak manusia, terutama pada siang hari. Warga Jabodetabek pun memiliki alternatif angkutan selain angkutan umum jalan raya. Jakarta bersama pemerintah pusat dan swasta bisa melakukannya bila memang mempunyai niat. Pembebasan tanah yang akan membuat biaya membengkak bisa diatasi dengan pembangunan rel layang. Diperkirakan butuh sekitar Rp 7 triliun untuk rute meliputi Penjaringan, Kebon Jeruk, Ulujami, Pondok Pinang, Taman Mini, Jatiwarna, Cakung, Cilincing, hingga Tanjung Priok yang panjangnya sekitar 70 km.  

Logikanya biaya tersebut terjangkau mengingat Pemprov DKI berani mewacanakan adanya penghematan energi dengan penggunaan tenaga surya dengan biaya sekitar Rp 3 triliun untuk merealisasikannya. Kunci dari penyelesaian ini adalah bagaimana mengatur prioritas penanganan dan alokasi dana.  

Mengenai persoalan banjir, Jakarta sudah membangun kanal banjir timur. Kini, proyek besar lainnya yang menunggu adalah sodetan antara banjir kanal barat dan timur serta normalisasi kali. Proyek-proyek raksasa itu tak akan banyak bermanfaat bila masyarakat Jakarta tak mengubah perilakunya memperlakukan sungai. Gerakan kali bersih yang berkesinambungan harus terus digalakkan. Gerakan ini sekaligus akan memberikan solusi untuk persoalan air bersih Jakarta.  

Jakarta tak bisa seterusnya bergantung pada Jatiluhur sebagai sumber pasokan air baku. Sumber air baku lain yang paling masuk akal adalah 13 sungai yang mengalir di Jakarta. Karena itu menjaga sungai dari pencemaran terutama oleh limbah rumah tangga akan sangat bermanfaat pada 10 hingga 20 tahun mendatang.   

Persoalan ”kumis” atau kekumuhan dan kemiskinan yang berhubungan dengan penyerobotan lahan dapat diatasi dengan penataan kawasan yang konsisten. Luas wilayah kumuh di Jakarta 8.000 ha, 35% di antaranya adalah permukiman liar atau hunian yang berdiri di lahan milik negara. Artinya, sekitar 2.940 ha permukiman kumuh bisa diambil alih untuk menghijaukan Jakarta atau digunakan sesuai rencana tata ruang kota.  

Dengan demikian sekali dayung dua pulau terlampaui yakni target ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta 13,9% tercapai dan bahkan bisa terlampaui. Selain itu, kualitas lingkungan pun akan membaik. RTH berupa taman yang digarap menjadi ruang rekreasi dan sosialisasi, juga akan menjadi wahana interaksi antarmanusia sehingga dapat mengurangi tekanan psikologis warga Jakarta. Kondisi ideal ini dipercaya mengurangi tingkat kriminalitas dan konflik horizontal, persoalan yang juga selama ini membebani Jakarta.  

Berbagai solusi ideal itu tidak akan berhenti sebatas wacana bila gubernur mendatang, mampu mewujudkannya bersama warga Jakarta. Selamat Ulang Tahun Jakarta.