Reformasi Tanpa Transformasi
Selasa, 22 Mei 2012 | 14:51

Sejak Soeharto lengser pada Mei 1998, Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa. Pada masa Soekarno, kita mengalami demokrasi terpimpin dan ketika masa Soeharto berubah menjadi demokrasi Pancasila, tetapi hakikatnya adalah otoritarianisme.  

Setelah 53 tahun berlalu, Indonesia memasuki era baru, yakni era reformasi, era kebebasan. Setidaknya ada dua agenda utama reformasi, yakni pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan demokratisasi. Pelaksanaan kedua agenda utama reformasi itu diatur melalui berbagai revisi undang-undang, bahkan dengan empat kali amendemen UUD 1945 yang dahulu dikenal sakral.  

 Terkait pelaksanaan kedua agenda itu, setidaknya kita memiliki tiga catatan. Pertama, dalam upaya memberantas KKN, ada sejumlah kebijakan baru yang dilahirkan. Salah satu kebijakan yang paling fenomenal adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Awalnya, lembaga super itu dibentuk untuk “memecut” kinerja Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang selama ini dinilai sangat lemah. Tetapi setelah lebih dari delapan tahun berdiri, KPK justru menjelma menjadi lembaga yang mulai bisa diandalkan, tetapi sebaliknya belum cukup mampu mendongkrak kinerja kedua lembaga penegak hukum lainnya. Sepertinya tak ada korelasi antara pendirian KPK dengan perbaikan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan.  

Reformasi boleh terus berkumandang, Kepolisian dan Kejaksaan bergeming. Persoalannya, kinerja KPK setelah memasuki jilid III juga relatif kurang memuaskan. Lembaga itu belum sepenuhnya mampu memaksimalkan kewenangan yang dimiliki untuk menuntaskan kasus korupsi kelas kakap.  

Praktik pemberantasan korupsi secara tebang pilih masih tetap terjadi. Bahkan, tudingan bahwa KPK menjadi alat penguasa untuk menekan lawan-lawan politik tak pernah mengendur. Kasus Century yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun seolah dipetieskan. Kasus dugaan korupsi pajak, baru sampai pada pegawai kelas teri sekelas Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika. Dugaan korupsi di Badan Anggaran DPR masih terkatung-katung dan gurita-korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, tak jua menyengat beberapa elite parpol. Penegakan hukum yang masih tebang-pilih membuat wajah reformasi di bidang hukum tetap memelas.  

Kedua, reformasi membuat DPR menjadi lembaga negara yang sangat kuat. Sayangnya, kekuatan itu justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan menjadi ATM parpol. Proyek-proyek pemerintah telah dikaveling, bahkan diijonkan. Fit and proper test menjadi ajang mengeruk keuntungan dari para calon pejabat publik. Pembuatan UU pun disesuaikan dengan pesanan sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri.  

Semua itu terjadi karena proses perekrutan calon anggota legislatif (caleg) yang buruk dan parpol tak mempunyai sumber dana mandiri. Sumber pendanaan parpol yang berasal dari iuran anggota, donasi perorangan dan badan swasta, serta APBN dan APBD, hanya formalitas belaka. Sebagian besar dana partai justru berasal dari kader-kadernya di parlemen yang memang ditugaskan mencari duit melalui berbagai proyek pemerintah.   Modus tersebut tak pernah terungkap selama ini karena minimnya transparansi anggaran parpol dan adanya “perlindungan” dari  undang-undang yang memang sengaja dirancang untuk tak memberi sanksi kepada parpol yang melanggar aturan transparansi pendanaan.  

Ketiga, terkait dengan poin kedua, kinerja DPR yang selalu menuai kritik tak terlepas dari proses demokrasi prosedural, bukan demokrasi substantif. Pemilihan langsung anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka tetap membuka celah permainan politik uang.  
Tak heran bila tak banyak kader parpol mumpuni yang menjadi anggota legislatif. Para caleg berduit dan populer yang lebih banyak “mewakili” rakyat, tetapi tak banyak berbuat bagi rakyat. Mereka lebih cenderung bekerja untuk kepentingan parpol dan diri sendiri.

Sedangkan kader parpol yang berkualitas justru tenggelam dan mengikuti arus besar politisi sontoloyo, bahkan mulai mengecap nikmatnya kekuasaan. Kenyataan tersebut membuat kita mendorong proses reformasi berjalan simultan dengan proses transformasi. Kebebasan yang diperoleh selama reformasi justru kerap disalahgunakan untuk merusak pluralisme. Semua itu terjadi karena lemahnya penegakan hukum.

Bagi kita, tanpa transformasi, reformasi hanya menguntungkan segelintir elite, tetapi tetap menyengsarakan rakyat.   Transformasi akan terwujud apabila terjadi perubahan pola pikir, sikap-mental, dan perilaku, khususnya di kalangan penyelenggara negara dan elite bangsa.

Para penyelenggara dan elite harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan keluarga, sekaligus mengedepankan kepentingan rakyat daripada ego penyelenggara negara dan kepentingan parpol.  

Tanpa itu, transformasi yang diharapkan tetap berhenti pada reformasi dan negeri ini akan sulit maju, bahkan cenderung mundur. Untuk mewujudkannya dibutuhkan sosok pemimpin nasional yang tegas, sekaligus bijak, didukung lembaga-lembaga negara yang kredibel dan mengedepankan  prinsip check and balances, serta penyelenggara negara yang amanah.