Pembuktian Terbalik Amat Urgen
Selasa, 6 Maret 2012 | 14:15

Korupsi tidak juga lekang dari negeri ini. Sudah banyak yang diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dibawa ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tapi tetap saja korupsi merajalela.

Kasus dugaan korupsi dengan tersangka pegawai pajak Dhana Widyatmika yang mirip dengan kasus Gayus Tambunan membuktikan penjarah uang negara tidak pernah jera. Bahkan, hukuman terhadap para terdakwa yang dituduh dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana cenderung ringan.

Sejumlah putusan pengadilan atas kasus korupsi lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa. Gayus, misalnya, diganjar enam tahun, padahal penuntut umum meminta hakim mengganjar dengan vonis delapan tahun penjara. Belum lagi putusan peradilan umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di beberapa daerah yang lebih memilih untuk membebaskan terdakwa perkara korupsi dari tuntutan hukum.

Semangat memberantas korupsi di Indonesia yang sudah mulai muncul sejak empat dekade namun tidak pernah membebaskan negeri ini dari cengkeraman para penjarah uang negara. Semasa awal Orde Baru, rezim pemerintahan kala itu menerbitkan UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi. Bahkan sampai rezim koruptif yang ditumbangkan oleh kekuatan reformasi itu berakhir, korupsi tidak juga berkurang. Korupsi sekarang ini bukan hanya membuat banyak orang terkaget-kaget karena nilai uang negara yang dijarah mencapai triliunan rupiah.

Pembuktian atas sebuah kasus korupsi kini semakin rumit. Meski selalu ada  kasus-kasus baru korupsi yang terungkap, publik meyakini masih banyak kasus lainnya yang tidak atau belum terbongkar. Akibatnya, Indonesia terus bertengger di urutan atas negara-negara paling korup.

Sudah ada KPK dengan kompetensi luar biasa yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain, seperti menyadap, tetap saja tindak pidana yang merugikan keuangan negara itu tidak juga menyusut. Kalau di masa lalu korupsi hanya dikenal di kalangan birokrasi, sekarang sudah menjangkiti para wakil rakyat. Bahkan penegak hukum pun tidak kebal korupsi yang menyebar cepat bagaikan virus. Memang korupsi tidak hanya terjadi di negeri ini. Korupsi juga terjadi di belahan bumi lain.

Namun budaya takut berbuat korupsi dan sistem hukum yang mengganjar hukum berat bagi pelakunya, bisa menjadi faktor penghambat sehingga korupsi tidak sampai menggurita. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi yang dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) harus juga memakai cara-cara yang luar biasa, tidak lagi bisa jurus-jurus konvensional.

UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengadopsi berbagai cara luar biasa, seperti penyadapan pembicaraan telepon dan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara tanpa harus meminta izin lebih dulu atasan.

Sejumlah peraturan perundang-undangan juga sudah dibuat sebagai sarana hukum untuk memerangi kejahatan itu, seperti UU No 28 tahun 199 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, perubahan  UU No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi dan UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi tahun 2003.

Menghadapi itu, kini kembali mencuat gagasan  untuk memberlakukan pembuktian terbalik guna menghadapi kasus-kasus korupsi, terutama di kalangan penyelenggara negara. Dengan pembalikan beban pembuktian ini, seorang penyelenggara negara, apakah dia pejabat di lingkungan legislatif, eksekutif dan yudikatif berkewajiban membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya bukan dari hasil korupsi.

Usulan itu menjadi lebih urgen bila mencermati kasus yang menjerat Dhana Widyatmika. Kejaksaan Agung yang mengusut kasus itu menyebutkan, pegawai muda dengan golongan III C itu menyimpan rekening sampai Rp 60 miliar serta sejumlah aset lainya. Tentu muncul pertanyaan sederhana, dari mana dan bagaimana bisa seorang pegawai negeri mampu menimbun harta begitu banyak.

Penyidikan atas kasus itu tidak sekadar adanya tindak pidana korupsi, tapi juga dugaan kejahatan pencucian uang. Bila menilik pendapatan para pegawai negeri  yang diperoleh dari negara, sulit untuk dianggap sebagai kewajaran mereka bisa mengumpulkan uang belasan bahkan puluhan miliar rupiah dalam rekening di bank. Memang pencuri sering kali lebih pintar dari korban.

Koruptor lebih lihai untuk menyimpan uang hasil korupsi dibandingkan negara sebagai pemilik dana yang dicuri. Karena itu, sangat mendesak pemberlakuan pembuktian terbalik terhadap penyelenggara negara yang memiliki harta secara tidak wajar. Sudah ada undang-undang yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk melaporkan kekayaan kepada KPK, namun perintah itu hanya untuk pegawai yang sudah berpangkat tinggi, seperti eselon satu.

Tidak semua orang setuju dengan gagasan  pembuktian terbalik. Mereka yang menentang mengkhawatirkan pembuktian terbalik berpotensi melanggar HAM  dan  mengabaikan praduga tidak bersalah. Sesungguhnya kekhawatiran itu tidak perlu apabila pemberlakuan beban pembuktian hanya dipakai dalam proses pemeriksaan di hadapan majelis hakim.

Proses pemeriksaan di pengadilan dapat diawasi karena dilakukan secara terbuka untuk umum. Ide apapun yang tujuannya memerangi korupsi perlu dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Tapi jauh lebih berarti adalah semangat dan keinginan kuat memberantas korupsi.