Para Menteri Bermasalah
Selasa, 24 Juli 2012 | 14:42

Pernyataan Presiden SBY pekan lalu tentang kinerja para menteri dinilai keras, bahkan sangat keras. Ia menegur para menteri yang bekerja setengah hati dan terlibat masalah korupsi yang sedang diperanginya. Presiden menegaskan, para menteri yang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik parpolnya, dipersilakan mengundurkan diri. Bagi kita, akan jauh lebih elegan jika para menteri itu mengundurkan diri daripada dipecat.  

Pemilu 2014 masih satu setengah tahun lagi. Tapi, suasana politik saat ini sudah mirip suasana pemilu. Para politisi -- baik yang berada di parpol,  legislatif, maupun di pemerintahan-- mulai sibuk mempersiapkan pemilu legislatif dan pilpres 2014.  Para bupati, wali kota, dan gubernur sibuk mengelus jago mereka. Ada 18 menteri dari parpol dalam KIB II, yakni lima dari Demokrat, masing-masing tiga dari Golkar, PAN, dan PKS, serta masing-masing dua dari PPP dan PKB.  

Sangat tidak etis tingkah laku para menteri itu. Kita tidak rela para menteri menghalalkan semua cara untuk memenangi pemilu 2014. Seketat apa pun persaingan politik, etika tetap harus dikedepankan. Setiap politisi yang dipercayakan menjadi menteri harus patuh kepada presiden. Hanya boleh ada monoloyalitas dalam kabinet. Tidak boleh ada loyalitas ganda: loyal kepada presiden yang mengangkatnya sebagai menteri, juga loyal kepada pemimpin partai. Loyalitas seperti ini merugikan rakyat.  

Presiden Soekarno pernah menunjuk Frans Seda sebagai menteri saat politisi itu tengah memimpin Partai Katolik. Frans menolak. Tapi, Bung Karno mengatakan, “Aku butuh kamu bukan partaimu”. Frans akhirnya menerima dan melepaskan kegiatan partai kepada orang lain. Sebagai sarjana ekonomi lulusan Belanda --yang saat itu bisa dihitung dengan jari-- Frans total bekerja sebagai orang kepercayaan presiden. Pengabdian kepada negara  melebihi kepentingan partai dan kelompok.  

Sesuai namanya  --Kabinet Indonesia Bersatu  (KIB)-- Presiden SBY hendak membentuk sebuah kabinet yang didukung mayoritas suara wakil rakyat di parlemen agar dalam perjalanan tidak banyak guncangan yang menghambat program pemerintah. Dalam benaknya, Presiden tentu berprasangka positif bahwa semua kekuatan yang diajak masuk pemerintahan akan mendukung programnya. Bahwa politisi yang ditunjuk sebagai menteri akan bekerja “all out”   

Dalam perjalanan, sejumlah partai pendukung justru “mentorpedo”  kebijakan  pemerintah di Senayan. Kasus Bank Century dan kenaikan harga BBM merupakan dua contoh nyata yang menunjukkan perlawanan partai koalisi terhadap pemerintah. Keadaan bertambah runyam ketika para menteri dari parpol lebih banyak bekerja untuk kepentingan partai dengan menggunakan fasilitas sebagai menteri.

Dengan fasilitas menteri, para politisi itu bisa ke mana-mana, ke seluruh wilayah Indonesia, mengunjungi konstituen dengan leluasa. Fasilitas menteri tidak digunakan optimal untuk kepentingan rakyat. Lewat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Presiden mengetahui kinerja dan kemajuan setiap menteri. Menyimak pernyataannya pekan lalu, kita yakin bahwa Presiden sungguh kecewa terhadap kinerja para menterinya. Saat menghadapi krisis ekonomi global yang dipicu krisis Eropa, juga saat bahaya krisis energi dan krisis pangan di depan mata, para menteri terkait tidak menunjukkan kemajuan, bahkan justru sebaliknya. Saat Presiden menghunus pedang dan berdiri paling depan untuk membasmi korupsi, sejumlah menterinya diterpa isu megakorupsi.  

Pertanian, energi, perdagangan, dan industri adalah empat sektor yang paling tercecer. Anggaran untuk Kementerian Pertanian terus meningkat setiap tahun, tapi defisit neraca pangan Indonesia terus meningkat. Sejumlah sumber di Kementerian Pertanian mengakui bahwa produksi gabah sesunggguhnya terus menurun dan defisit beras membesar.  Kondisi ini terjadi karena lahan pertanian terus menciut, produktivitas padi menurun, lebih dari 50% irigasi hancur, penangkaran benih tidak jalan, penyuluh pertanian sangat minim, dan petani tidak mendapatkan modal kerja.   

Keadaan paling krusial adalah lahan sawah yang hanya 0,3 ha per petani. Kondisi ini bisa diatasi dengan perluasan lahan, pembangunan waduk dan perbaikan irigasi, mekanisasi pertanian untuk meningkatkan rendemen, diverisifikasi tanaman pangan, bibit unggul,  permodalan, dan pengalihan tenaga kerja sektor pertanian ke sektor industri. Tapi, Kementerian Pertanian dan instansi terkait tidak sungguh-sungguh merespons keadaan. Jika keadaan ini terus dibiarkan, defisit pangan akan semakin besar, ketahanan pangan jebol, harga pangan akan membubung tinggi tak terkendali, dan nasib petani akan kian merana.  

Di bidang energi, kita tidak lagi mendengar upaya sungguh-sungguh dan sistematis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghemat konsumsi BBM bersubsidi. Gerakan hemat energi  dan diversifikasi energi terhenti. Konversi BBM ke gas tak lagi kedengaran gaungnya. Lifting minyak menurun. Penambangan di berbagai wilayah tidak terkendali. Pembangunan berwawasan lingkungan dan konsep green economy tidak jalan. Kementerian ESDM baru kelihatan bekerja saat harga minyak mentah melonjak, setelah itu sunyi senyap.  

Industri dan perdagangan juga menunjukkan kemunduran. Hilirisasi masih sekadar wacana. Indonesia mengimpor hampir semua produk industri, mulai dari jarum dan peniti hingga mobil dan pesawat. Sektor industri belum bisa diandalkan untuk menampung tenaga kerja yang beralih dari sektor pertanian. Gerak industri dalam negeri semakin terbatas karena Indonesia meliberalisasi perdagangan semua mata barang. Kementerian Perdagangan seakan hanya mengurusi produk impor.  

Rakyat bisa memahami jika Presiden geram melihat para menterinya yang tidak tahu diri. Tanpa menunjukkan prestasi, bahkan  menggerogoti pemerintahan dari dalam, mereka tetap bercokol di jabatan menteri. Lebih dahsyat lagi, aktivitas menteri dari parpol justru lebih banyak mengurusi kepentingan partai untuk memenangi pemilu 2014. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa malu. Belum selesai mengemban tugas kenegaraan, mereka malah memikirkan jabatan untuk periode pemerintahan akan datang.