Mencermati Tuntutan Buruh
Selasa, 1 Mei 2012 | 14:54

Hari ini dunia memperingati Hari Buruh atau lebih dikenal dengan sebutan May Day, tak terkecuali di Indonesia. Sehari sebelum1 Mei, buruh di berbagai kota telah mempersiapkan diri untuk turun ke jalan. Aparat Kepolisian pun siap mengamankan jalannya unjuk rasa. Seperti demo-demo sebelumnya, tak hanya pengusaha yang cemas, masyarakat pun terkena imbas, minimal kemacetan di beberapa kota besar. Meski demikian, hingga saat ini unjuk rasa buruh tetap terkendali dan belum mengganggu keamanan dan iklim investasi di Tanah Air.  

Bagi kita, unjuk rasa buruh menuntut hak-haknya merupakan langkah konstitusional yang dijamin peraturan perundangan. Hanya saja demonstrasi buruh juga harus tetap berada dalam koridor hukum, yang antara lain tercermin dari tak ada anarkisme dan tetap menghormati hak rekan-rekan buruh yang enggan turun ke jalan serta hak masyarakat lainnya. Apabila demonstrasi buruh akhirnya melenceng, bahkan memunculkan gangguan keamanan, aparat Kepolisian wajib menindak tegas pelakunya!  

Kita bisa memahami aksi buruh pada hari-hari tertentu setiap tahun. Hal itu bertujuan mengingatkan pengusaha dan pemerintah bahwa buruh masih hidup dalam tingkat kesejahteraan yang masih minim. Inflasi yang bergerak lebih tinggi dibanding persentase kenaikan upah minimum provinsi/kabupaten/kota dan juga upah minimum sektoral, jelas membuat kehidupan buruh semakin sulit.  

Dengan kondisi tersebut, tak heran bila dari tahun ke tahun tuntutan buruh Indonesia tak pernah bergeser dari soal upah. Di samping itu, realisasi sistem jaminan sosial nasional (SJSN) juga menjadi tuntutan yang menyertainya, mengingat hal itu merupakan domain pemerintah. SJSN yang berjalan sesuai amanat UU 40/2004 diharapkan bisa meringankan beban buruh, khususnya saat sakit dan menghadapi masa tua.  

Jaminan sosial yang diberikan pemerintah akan membuat buruh lebih tenang bekerja karena pemerintah menjamin sepenuhnya biaya kesehatan dan jaminan hari tua bagi dirinya dan keluarga yang selama ini menjadi pos pengeluaran terbanyak, bahkan bisa menyebabkan keluarga buruh bertambah miskin. Tuntutan lainnya adalah penghapusan outsourcing. Sistem tersebut dianggap tak adil dan merugikan pekerja.  

Ketiga tuntutan tersebut  --yakni kenaikan upah, SJSN, dan penghapusan outsourcing-- merupakan hal normatif dan patut terus diperjuangkan. Hanya saja, kita berharap para buruh tak hanya melihat kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan yang lebih luas, yakni dunia usaha dan perekonomian nasional. Saat ini perekonomian nasional dalam proses pemulihan, sehingga dibutuhkan dukungan semua warga bangsa. Kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belum jelas ikut membebani perekonomian nasional. Investasi asing yang diharapkan ikut mempercepat pemulihan ekonomi nasional, tak meningkat signifikan.  

Di tengah kondisi tersebut, kita berharap tak ada gejolak keamanan yang bisa mengganggu iklim usaha yang kondusif. Aspirasi buruh yang disampaikan di jalanan hendaknya dilakukan secara damai. Kita memberi apresiasi yang kepada sejumlah perusahaan dan buruh yang justru melakukan kegiatan produktif saat May Day.  

Selain persoalan dunia usaha dan perekonomian, buruh hendaknya melakukan introspeksi terkait produktivitasnya. Sudah menjadi pengetahuan umum, buruh Indonesia tak seproduktif buruh di Tiongkok atau Vietnam. Misalnya, dalam sehari buruh di sana mampu mengerjakan empat pasang sepatu, di sini maksimal dua, bahkan mungkin cuma satu. Sementara penghasilan mereka mungkin hanya lebih tinggi 20 persen sampai 30 persen, tetapi produktivitasnya minimal dua kali lipat lebih tinggi.

Dengan kenyataan itu, tak heran bila investasi asing lebih banyak mengalir ke Tiongkok dan Vietnam, bahkan tak sedikit pengusaha nasional yang ke sana.  

Kita yakin bila buruh meningkatkan produktivitasnya, upah yang diterima pun meningkat. Perusahaan yang merugi akibat produktivitas buruh rendah mustahil memberi upah layak. Kalau perusahaan untung, buruh juga menikmatinya. Untuk itu, ke depan produktivitas dan transparansi kondisi keuangan perusahaan harus mendapat perhatian serius.  

Di luar faktor buruh dan pengusaha, masih ada pemerintah sebagai regulator dan pengawas aturan perburuhan. Lembaga tripartit yang mengakomodasi suara buruh dan pengusaha, serta difasilitasi pemerintah, hendaknya terus diberdayakan. Bila lembaga ini berfungsi dengan baik, perbedaan aspirasi buruh dan pengusaha, pasti bisa dijembatani untuk mencapai win-win solution.  

Dengan demikian, tak perlu lagi ada aksi turun ke jalan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, bila wadah tripartit berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Apabila tak ada kata sepakat dalam wadah tripartit atau bipartit, masih ada Pengadilan Hubungan Industrial yang bisa menyelesaikan sengketa buruh-pengusaha. Indonesia adalah negara hukum, sehingga jalur hukumlah yang harus didahulukan, bukan demonstrasi yang anarkistis.