Mahalnya Parlemen Kita
Senin, 16 Januari 2012 | 11:31

Publik dibuat tercengang mendengar kabar renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR mencapai Rp 20 miliar. Belum lama berselang, publik juga geleng-geleng kepala mendengar perbaikan toilet di Kompleks DPR mencapai Rp 2 miliar, dan fasilitas parkir motor senilai Rp 3 miliar.

Mengenai renovasi ruang rapat Banggar, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, selaku penanggung jawab, beralasan karena ruang rapat yang lama sudah tidak memadai lagi, antara lain daya tampungnya sedikit. Fasilitas supermewah tentu melengkapi ruangan itu, antara lain layar lebar untuk menampilkan materi pembahasan, tata suara, dan tak ketinggalan kursi impor untuk anggota Banggar dan mitra kerjanya.

Sontak, DPR kebanjiran kritik tajam dari banyak kalangan. Parlemen dinilai tunahati, tidak peka dengan kondisi ekonomi masyarakat, dan hanya menghambur-hamburkan anggaran negara lewat megaproyek kontroversialnya. Reaksi keras juga datang dari dalam parlemen. Bahkan, seorang politisi dari Partai Amanat Nasional pilih mengundurkan diri dari Banggar karena tidak nyaman harus ikut rapat di ruangan yang dihujat rakyat.

Pada dasarnya kita menyadari bahwa untuk dapat berkinerja optimal, anggota parlemen perlu memiliki ruang kerja berikut fasilitas yang layak. Namun, bukan berarti DPR harus memboroskan anggaran sedemikian besar untuk menyediakan ruang kerja dan berbagai fasilitas bagi para wakil rakyat.

Parameter layak tentu tidak diasosiasikan sebagai mahal. Ukuran layak harus ditempatkan dalam konteks fungsional dan efisiensi. Bahwa dengan menghemat anggaran, bisa menunjang kinerja anggota Dewan secara optimal. DPR harus menyadari, tidak ada korelasi positif antara fasilitas yang supermahal dengan output yang dihasilkan dari kinerja di Senayan. Justru sebaliknya, kita kerap dikecewakan oleh polah tingkah politisi Senayan yang tak mencerminkan pilihan rakyat dan mengembang amanat untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Sebut saja berbagai kasus korupsi yang melibatkan para politisi, baik karena suap saat pemilihan pejabat publik, maupun “merampok” uang negara dengan modus komisi dari proyek-proyek yang disetujui untuk dibiayai APBN. Kasus M Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat adalah contoh terkini dari bobroknya sikap mental dan integritas politisi Senayan. Belum lagi kinerja di bidang legislasi yang lemah. Dari target 93 RUU tahun lalu, DPR hanya mampu menyelesaikan pembahasan 24 RUU.

Terlepas dari aspek kuantitas yang jauh dari harapan, kualitas RUU yang diselesaikan pun jauh dari memadai. Tidak sedikit UU yang akhirnya harus direvisi setelah diuji publik di Mahkamah Konstitusi. Dengan segudang prestasi minim tersebut, seharusnya DPR introspeksi, layakkah diganjar dengan berbagai fasilitas supermewah senilai miliaran rupiah.

Tampaknya hal itu tak pernah dilakukan. Berbagai kebijakan dan kegiatan yang menyedot anggaran besar tetap dilakukan anggota DPR. Studi banding ke luar negeri yang masih dipertanyakan hasilnya tak juga dikurangi. Menyikapi berbagai kebutuhan fasilitas yang memang harus tersedia di Senayan, solusinya tentu bukan serta-merta merenovasi total. DPR harus cerdas memikirkan solusi teknis yang lebih memungkinkan untuk mencapai dua sasaran sekaligus, yakni penghematan anggaran dan optimalisasi kinerja.

Rasionalisasi anggaran harus menjadi landasan berpikir pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini Setjen DPR. Untuk kursi, misalnya, tentu tidak harus impor. Begitu banyak kursi produksi dalam negeri yang juga nyaman diduduki dan berkualitas baik, namun jauh lebih murah. Kursi impor tidak serta-merta membuat anggota Banggar cerdas membahas anggaran-anggaran untuk kepentingan rakyat dan menghilangkan praktik mafia anggaran. Justru dalam urusan-urusan seperti ini, sebagai lembaga negara, DPR harus memelopori penggunaan produksi dalam negeri, untuk lebih mendorong sektor industri di dalam negeri.

Di tengah maraknya pemberitaan mengenai mobil Esemka buatan siswa-siswa SMK yang membanggakan dan menerbitkan harapan bakal majunya produk dalam negeri, DPR justru tidak percaya diri dengan kemampuan bangsanya sendiri. Kita memahami kebutuhan untuk merenovasi ruang rapat Banggar, sejauh didasari alasan yang rasional. DPR harus akuntabel dalam semua urusan proyek-proyek rumah tangganya.

Untuk itu, tidak ada salahnya jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan jika perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memeriksa dan menyelidiki kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindakan korupsi, di balik semua proyek Setjen DPR yang kontroversial. Hal ini harus dilakukan untuk menertibkan dan mendisiplinkan para wakil rakyat, terutama menghindari pemborosan anggaran dan membuat mereka lebih peka terhadap kondisi riil yang dihadapi bangsa ini. Hal yang tak kalah pentingnya, adalah “merenovasi” integritas, mental, dan perilaku anggota Dewan, agar benar-benar mencerminkan wakil rakyat sejati. Jika hal ini yang dilakukan, niscaya publik tak akan mendengar proyek-proyek mahal di DPR yang tak perlu. *