Dengarlah ‘Teriakan’ Rakyat
Kamis, 12 Juli 2012 | 14:25

Setiap hari rakyat “berteriak” meminta perubahan. Meminta akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Meminta perbaikan lalu lintas kota yang macet. Meminta sistem drainase yang baik, yang mampu mencegah banjir di musim penghujan. Meminta perbaikan tata kota. Meminta perbaikan tata kelola birokrasi. Meminta keseriusan para penyelenggara negara memberantas  korupsi.  

Teriakan itu biasanya sangat lantang pada saat kampanye pemilu. Ketika para kandidat anggota dewan, calon bupati dan walikota, calon gubernur, dan calon presiden datang meminta dukungan, rakyat mendapat kesempatan untuk “berteriak” selantang-lantangnya  meminta perubahan. Hanya lima tahun sekali para jelata dan kelas menengah mendapat  kesempatan untuk meneriakkan penderitaan mereka.  

Biasanya, para kandidat datang menghampiri konstituen dengan memposisikan diri sebagai dewa penyelamat. Mereka menebar janji untuk membuat perubahan. Namun, setelah terpilih, aspirasi rakyat dilupakan. Janji yang pernah dilontarkan tak lagi diingat. Kepentingan pribadi, kelompok, dan partai memaksa mereka lupa semua janji manis. My word is not bond. Seakan-akan janji bukan kewajiban.

Lima tahun kemudian, tanpa malu, para pengobral janji itu datang lagi. Mereka menghampiri rakyat bukan terutama untuk mengangkat rakyat dari penderitaan, melainkan dukungan suara agar menang dalam pertarungan.  

Dengan pemahaman ini kita menyaksikan Pilkada DKI Jakarta, pemilu yang dianggap banyak orang sebagai barometer politik Indonesia. Hasil sementara Pilkada DKI, Rabu (11/7) memperlihatkan keunggulan  Jokowi-Ahok. Tapi, pasangan dari luar Jakarta ini tidak bisa langsung dinyatakan sebagai pemenang. Sebab, khusus untuk DKI Jakarta, calon gubernur baru akan dinyatakan pemenang jika meraih suara hingga 50%+1.  

Pasangan Jokowi-Ahok yang meraih suara di atas 40% harus bertarung di putaran kedua dengan pasangan Foke-Nara yang berada di urutan kedua dengan raihan suara terpaut sekitar 10% di bawah mereka.  

Sangat fenomenal keunggulan Jokowi-Ahok. Tak satu pun lembaga survei yang memprediksi keunggulan mereka.  Setiap survei selalu menempatkan incumbent pada urutan pertama. Pasangan yang datang dari luar DKI tak pernah diramalkan sebagai pemenang. Tapi, kenyataan menunjukkan hal berbeda dan itu bisa disimpulkan dengan satu kata: perubahan. Masyarakat Jakarta yang heterogen ini mengharapkan perubahan. Mereka ingin figur yang sungguh-sungguh mendengarkan “teriakan” mereka.  

Pertama, rakyat DKI mengharapkan pemimpin yang mampu mengurai kemacetan lalu lintas. Apa pun alasan yang dikemukakan pemerintah, rakyat hanya ingin penurunan tingkat kemacetan. Rakyat acap bertanya, mengapa negara lain bisa menata ibukotanya hingga bebas dari kemacetan, sedangkan kita tidak mampu dan seakan tidak berdaya?  

Kedua, terkait kemacetan, rakyat mengharapkan sistem transportasi yang lebih berpihak pada angkutan umum. Tingginya jumlah angkutan pribadi dan buruknya angkutan umum  merupakan bukti kasat mata. Jumlah angkutan umum yang hanya 8% dari total kendaraan  mengangkut 98% warga yang mengadakan perjalanan. Jika ada transportasi umum yang aman dan nyaman, kelas menengah atas pun akan memilih angkutan umum.  

Ketiga,  rakyat mengharapkan sebuah tata kota yang memanusiakan warga. Para pejalan kaki, termasuk pelancong, bisa berjalan kaki dengan leluasa dan bangga karena trotoar lebar dan bersih dari pedagang kaki lima. Rakyat mengharapkan ruang publik untuk rekreasi dan bersosialisasi. Rakyat mengimpikan ruang terbuka hijau di setiap RW. Jakarta saat ini terlalu sumpek, berdebu, kotor, dan tidak tertata.  

Keempat, para pedagang kecil  mengharapkan kawasan khusus untuk mereka. Sebutlah kawasan khusus pedagang kaki lima yang dilengkapi sejumlah fasilitas penting. Tanpa area khusus, pedagang kaki lima akan terus menghuni trotoar dan berbagai kawasan terlarang.  

Kelima, selain infrastruktur transportasi yang baik, penduduk kota mengharapkan ketersediaan air minum. Sebagian besar warga kota hidup dari air sumur, bukan air pipa yang dilayani perusahaan air minum. Sebagian warga yang sudah terlayani air PAM acap mengeluh kontinuitas pasokan dan kualitas air.  

Keenam, warga kota mengharapkan akses yang lebih tinggi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sekitar 46,7% warga Jakarta maksimal berpendidikan SD dan sederajat. Di antara mereka, ada satu juta lebih atau 6% yang belum pernah duduk di bangku sekolah dan 2,7 juta atau 16,7% tidak tamat SD. Sekitar 1,5 juta atau 31% warga DKI bekerja di sektor informal, khususnya pedagang. Jika tidak ditata, pekerja informal cenderung melanggar peruntukan kawasan sebagaimana terjadi selama ini.  

Ketujuh, warga mengimpikan pemimpin yang punya visi, program yang terukur dan kemampuan menggerakkan roda organisasi untuk melayani seluruh rakyat. Pemimpin yang bisa menjadi suri teladan dalam membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya.  

Sangat wajar jika laju pertumbuhan DKI di atas rata-rata nasional karena lebih dari 70% uang beredar di Jakarta. Jakarta bukan saja pusat pemerintahan, melainkan juga pusat kegiatan ekonomi, hiburan, dan pendidikan. APBD Jakarta lebih dari cukup untuk merespons positif tujuh isu yang menjadi perhatian rakyat. Pada tahun 2011, misalnya, APBD DKI sebesar Rp 28,3 triliun. PAD Jakarta  termasuk yang tertinggi di Indonesia, yakni Rp 17,8 triliun atau 63% dari APBD  tahun 2011.  

Jakarta bukan saja  barometer politik dan ekonomi, tapi juga barometer peradaban  Indonesia. Karena itu, penataan Jakarta menjadi kota yang aman dan nyaman bagi semua penghuni serta provinsi yang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warganya menjadi sangat penting. Ini semua sangat tergantung pada kualitas pemimpin.  

Pemimpin yang benar-benar menggunakan mata untuk melihat dan telinga untuk mendengarkan  “teriakan” rakyat. Pemimpin yang mampu menggerakkan organisasi dan seluruh sumber daya untuk mengangkat martabat rakyatnya.