SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 25 April 2014
Pencarian Arsip

Dengarkan Suara Rakyat DIY
Rabu, 1 Desember 2010 | 16:02

Belum usai berhadapan dengan dampak erupsi Gunung Merapi, warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini dihadapkan pada “erupsi” lain yang tak kalah dahsyat. Salah satu komponen penting keistimewaan DIY terancam hilang bila nantinya Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan DIY yang pekan ini diserahkan pemerintah ke DPR disetujui.

Kendati draf RUU tersebut belum dipaparkan ke publik, pemerintah terlihat  jelas sangat mengingini agar ke depan, pemilihan gubernur DIY dilakukan secara langsung, tidak seperti yang terjadi selama ini, Sultan Hamengku Buwono dan  Paku Alam ditetapkan otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY.

Pemerintah berargumen, pemilihan langsung merupakan amanat Pasal 18      UUD 1945 yang menyebutkan gubernur dipilih secara demokratis. Karena itu, penetapan otomatis tanpa proses pemilihan jelas bertentangan dengan konstitusi. Apalagi gubernur daerah-daerah khusus dan istimewa lainnya, seperti DKI Jakarta, Aceh, dan Papua juga dipilih langsung, sehingga tak ada alasan bagi DIY untuk tidak menjalani proses serupa.  Selain itu, muncul kekhawatiran menyangkut proses suksesi dan efektivitas pemerintahan bila Sultan masih hidup hingga 90 tahun misalnya. Sultan juga tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga siapa yang menjadi penerus, menimbulkan teka-teki. Namun, pemerintah tidak begitu saja menghilangkan peran Sultan dan Paku Alam. Pemerintah sudah menyiapkan wadah untuk keduanya yang disebut dengan Pararadhya, sebuah lembaga baru yang nantinya memiliki imunitas dan hak veto terhadap jalannya roda pemerintahan di DIY.

Keinginan pemerintah itu tersirat jelas dari pernyataan Presiden SBY tentang sistem pemerintahan monarki Yogyakarta yang dinilainya bisa bertentangan dengan konstitusi dan nilai demokrasi, Jumat lalu. Pernyataan inilah yang kini menjadi bahan kontroversi, pro kontra dalam masyarakat. Sebagian besar pengamat menentang pandangan Presiden tersebut. Mereka berpandangan Yogyakarta layak diistimewakan  mengacu pada sejarah bergabungnya Keraton ke Republik Indonesia. DKI       Jakarta, Aceh, dan Papua punya keistimewaan masing-masing yang dijaga dengan undang-undang, mengapa Yogyakarta harus dilucuti keistimewaannya?

Soal kekhawatiran menyangkut suksesi, mereka menyatakan, Keraton dan Paku Alam sudah punya mekanisme internal untuk itu. Tinggal bagaimana sekarang mekanisme tersebut diberi payung hukum yang jelas. Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerapkan pemilihan langsung di DIY. Keistimewaan DIY menjadi tidak bermakna sama sekali, manakala Sultan dan Paku Alam tidak ditetapkan otomatis sebagai kepala daerah. Sebenarnya, pada Agustus 2008 lalu, pemerintah telah mengajukan draf RUU Keistimewaan DIY ke DPR periode lalu, namun pembahasannya terputus di tengah jalan karena tidak tercapai kesepakatan di fraksi-fraksi. Fraksi PDI-P termasuk yang bersikeras menolak gubernur DIY dipilih langsung.

Mengiringi pembahasan tersebut, ketika itu belasan ribu rakyat DIY turun ke jalan, berhari-hari, menentang keinginan pemerintah pusat memisahkan kepemerintahan dengan kekuasaan kultural. Mereka mengancam bila RUU Keistimewaan  itu tetap dijalankan, maka lurah, perangkat desa, serta  seluruh warga di DIY  tidak akan terlibat dalam penyelenggaraan pilkada.  Mereka juga mengancam akan  menggelar Sidang Rakyat  untuk menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X  dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tarik-menarik pembahasan RUU Keistimewaan DIY tahun 2008 itu juga kental dengan aroma persaingan politik berkaitan dengan rencana Sultan Hamengku Buwono X berkompetisi merebut kursi RI I.

Kini, warga DIY kembali menunjukkan penolakan mereka  berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menuntaskan RUU Keistimewaan DIY pada Desember 2010 ini. Ancaman menggelar referendum menentukan masa depan sendiri pun mulai terlontar. Kita melihat  pemerintah dan Kesultanan Yogyakarta perlu duduk bersama untuk membahas secara mendalam RUU tersebut. Pemerintah perlu mendengar masukan dari berbagai kalangan masyarakat DIY, agar undang-       undang yang keluar nanti benar-benar buah dari keinginan rakyat. Di sinilah   esensi pemerintahan yang demokratis.

Apalah arti demokrasi bila dia menihilkan apa yang menjadi kemauan rakyat. Ingat! Demokrasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara kita, yakni mencapai suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semangat itu tak boleh diubah dengan mendewakan demokrasi dan menjadikan rakyat hanya sebagai alat legitimasi sistem demokrasi. Kesejahteraan rakyat adalah ujung dari penerapan sistem demokrasi kita, bukan sebaliknya. Ini pula yang menjadi kritik terbesar terhadap demokrasi yang kita bangun sejak era reformasi ini. Prosedur demokrasi yang kita bangun sudah cukup demokratis dan mendapat banyak pujian, tapi secara esensi jauh dari menggembirakan. Politik uang merajalela sehingga uang menjadi bahasa politik. Akibatnya, para pemimpin yang dihasilkan melalui proses pemilihan langsung, lebih mementingkan diri sendiri sehingga banyak yang terjerat korupsi.

Di tengah iklim demokrasi yang seperti ini, bijakkah kita melucuti keistimewaan DIY hanya untuk menerapkan sistem pemilihan langsung? Hingga sejauh ini DIY terkenal sebagai Indonesia mini, rumah yang nyaman bagi anak bangsa dari berbagai suku dan agama. DIY juga terkategori daerah yang minim korupsi. Apakah semua harus diubah atas nama demokrasi? Ini ujian bagi kenegarawanan para pemimpin kita.




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»

AKTIVITAS & REKOMENDASI TEMAN