Bijak Merespons Kenaikan BBM
Rabu, 14 Maret 2012 | 14:52

Pemerintah segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu dilakukan sebagai respons terhadap terus melonjaknya harga minyak dunia, serta konsumsi BBM bersubsidi yang melampaui kuota yang telah ditetapkan. Kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi solusi yang ditempuh pemerintah, untuk menghindari membengkaknya subsidi yang menyedot APBN.

Sebagaimana lazimnya kenaikan harga BBM tahun-tahun sebelumnya, masyarakat, terutama mahasiswa dan kaum buruh, menyambutnya dengan aksi demonstrasi turun ke jalan, menolak keputusan pemerintah yang sangat tidak populis tersebut. Reaksi buruh yang menolak kenaikan harga BBM bisa dipahami.

Sebab, sudah menjadi tradisi, harga bahan kebutuhan pokok sudah naik terlebih dulu sebelum pemerintah memberlakukan harga baru BBM bersubsidi. Kenaikan harga bahan pokok juga akan berlanjut setelah BBM dinaikkan, sebagai dampak ikutan dari kenaikan biaya angkutan barang dan jasa.

Sayangnya, tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok ini tidak diimbangi dengan kenaikan upah. Sebab, pada awal Januari lalu, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) memicu persoalan antara pengusaha dan buruh.  Kenyataan tersebut menguatkan keyakinan bahwa upah buruh tidak mungkin dinaikkan sebagai dampak dari kenaikan harga BBM.

Sebab, para pengusaha sendiri menghadapi tekanan dampak kenaikan harga BBM, misalnya, kenaikan biaya angkutan dan kenaikan harga bahan baku. Tahun ini, UMP di seluruh provinsi ditetapkan antara Rp 830.000 hingga Rp 1,5 juta per bulan.

Dengan jumlah itu, tentu tidak cukup bagi buruh untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, apalagi ditambah tekanan akibat kenaikan harga BBM. Berangkat dari kondisi tersebut, buruh bereaksi keras terhadap rencana kenaikan harga BBM.

Persoalannya, reaksi penolakan itu umumnya digelar di jalanan, sehingga mengganggu lalu lintas. Ini tentu merugikan kepentingan masyarakat lain pengguna jalan, terutama distribusi barang dan jasa, sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, dan menurunkan produktivitas kerja karena mobilitas terhambat. Apalagi, demo di jalanan sangat berpotensi melahirkan aksi anarkisme.

Hal ini tentu semakin membuat situasi tidak kondusif. Oleh karenanya, kita sangat bersimpati dengan beban penderitaan buruh dan semua kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akibat kenaikan harga BBM. Namun, kita mengingatkan agar aksi demo dijauhkan dari hal-hal yang justru kontraproduktif terhadap kepentingan ekonomi dan warga masyarakat lainnya.

Apalagi, jika aksi demo itu ditunggangi kepentingan politik untuk menjatuhkan rezim berkuasa.

Di sisi lain, kita juga meminta pemerintah agar tidak lagi melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sekarang disebut Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak langsung kenaikan harga BBM.

Sebab, dari pengalaman BLT sebelumnya, program itu justru kontraproduktif. Dari sisi nominal, jumlah Rp 150.000 per keluarga per bulan selama sembilan bulan, sangat jauh dari mencukupi untuk menopang kekurangan kebutuhan hidup rumah tangga miskin yang menjadi kelompok sasaran.

Selain itu, BLSM jelas diarahkan untuk pengeluaran konsumtif. Hal itu jelas tidak akan mampu mengangkat nasib keluarga miskin dalam jangka panjang. Manakala program BLSM selesai, mereka akan tetap miskin. Apalagi, program BLSM justru dicurigai menjadi alat politik bagi rezim berkuasa.

Menjelang Pemilu 2014, program itu dituduh sebagai politik uang terselubung. Oleh karenanya, kita menyarankan pemerintah agar pengalihan dana subsidi BBM diarahkan bukan untuk program BLSM, tetapi untuk membangun infrastruktur dasar, seperti transportasi, sektor pertanian, dan listrik.

Sebab, ketersediaan infrastruktur sangat diperlukan untuk menopang kegiatan ekonomi, dan diyakini bisa menjadi katup penyelamat dari dampak negatif kenaikan harga BBM. Dengan transportasi yang lancar, biaya angkutan logistik bisa ditekan. Demikian pula dengan ketersediaan infrastruktur sektor pertanian, bisa mendorong produktivitas pertanian, sehingga petani di pedesaan otomatis terangkat kesejahteraannya, tidak perlu lagi ada BLSM.

Di sisi lain, ancaman lonjakan inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM bisa ditekan dengan transportasi yang lancar. Ekonomi biaya tinggi bisa dicegah dengan hadirnya infrastruktur dasar bagi perekonomian. Dengan memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur, kita yakin akan membawa dampak positif dalam jangka panjang.

Iklim investasi pun membaik, sehingga penyerapan tenaga kerja semakin luas. Hal itu sekaligus menjadi jaring pengaman yang efektif, yang bisa menopang seluruh kepentingan ekonomi pada segala lapisan masyarakat, setiap kali terjadi gejolak seperti kenaikan harga BBM.