SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 20 April 2014
Pencarian Arsip

RUU Advokat

Tak Perlu Bertengkar, Pengacara Sepakati Saja Bentuk Dewan Advokat Seperti Organisasi Wartawan
Selasa, 23 April 2013 | 17:11

Advokad senior dan Ketua Dewan Pengurus TII, Todung Mulya Lubis Advokad senior dan Ketua Dewan Pengurus TII, Todung Mulya Lubis

[JAKARTA] Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Todung Mulya Lubis menilai, organisasi wartawan yang memuat keberadaan Dewan Pers dapat dijadikan referensi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat.  

Sebab, kondisi dunia advokat sekarang tidak kondusif dan tidak tepat jika memaksakan ketentuan single bar (satu organisasi).

"Kalau dunia wartawan bisa bersatu meski ada banyak organisasi. Cukup dibentuk Dewan Advokat saja seperti Dewan Pers, karena tidak pernah bisa profesi ini disatukan. Kita mendukung RUU Advokat yang dibahas di DPR," kata Todung, di Jakarta, Selasa (23/4).

Menurutnya, banyak model organisasi advokat di dunia yang dapat dijadikan contoh. Dia menyebut Jerman, Jepang, dan Filipina sebagai negara yang menganut sistem multi bar (banyak organisasi).

"Kita ingin penataan masing-masing organisasi bisa berkompetisi. Jerman itu multi bar, kita punya banyak model mana yang cocok dan objektif di Indonesia," ujarnya.

Advokat senior Adnan Buyung Nasution menambahkan, cita-cita pembentukan sistem single bar dalam dunia advokat di Indonesia sudah didengungkan sejak lama. Namun, sistem tersebut belum tepat untuk diterapkan di Indonesia. 

"Di belahan dunia tidak harus satu organisasi advokat. Diperlukan, satu Dewan Advokat saja yang  tugasnya disepakati bersama, seperti menerima pengaduan masyarakat dan menjaga kode etik profesionalisme dan nilai-nilai kejujuran kebersihan dan juga tanggung jawab keadilan masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, pembahasan RUU Advokat di Badan Legislasi DPR berlangsung alot. Pertemuan dengan organisasi advokat yang diinisiasikan oleh Baleg DPR, 25 Maret 2013 berlangsung kisruh dan tidak menghasilkan kesimpulan.

Salah satu poin dalam RUU Advokat adalah adanya ketentuan multi bar, sementara ketentuan tersebut ditentang oleh Peradi dan Ikadin versi Otto Hasibuan, karena UU Advokat sekarang ini menganut sistem single bar. [E-11]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»

Data tidak tersedia.
Data tidak tersedia.
AKTIVITAS & REKOMENDASI TEMAN