Senin, Pilot Merpati Mogok Kerja
Minggu, 13 Mei 2012 | 17:21
Ilustrasi pesawat Merpati [google] [JAKARTA] Sejumlah pilot PT Merpati
Nusantara Airlines (Merpati) mengancam melakukan mogok terbang pada Senin
(14/5), sebagai protes atas akan digantinya Dirut Merpati Sardjono Jhonny
Tjitrokusumo.
"Rencana mogok terbang pilot itu tidak mewakili manajemen. Itu (mogok)
memang hak para pilot, tapi sebaiknya tidak dilakukan, karena akan menganggu
operasional penerbangan Merpati," kata Humas Merpati, Sudiarto ketika
dihubungi, di Jakarta, Minggu (13/5).
Sebelumnya pada Minggu (13/5) pagi, sebanyak 68 pilot perusahan penerbangan itu
menandatangani rencana mogok terbang.
Para penerbang tersebut meminta kepada Kementerian BUMN , EE Mangindaan, selaku
kuasa pemegang saham Merpati, agar tidak sewenang-wenang mengganti Dirut
Merpati, karena yang bersangkutan dinilai memiliki kapasitas dan telah mampu
menangani perusahaan dengan baik.
Sudiarto mengakui saat ini memang terjadi polemik di tubuh Merpati, terutama
sejak adanya perombakan komisaris perusahaan.
Isu berkembang bahwa Dirut Merpati akan digantikan oleh Komisaris Utama Merpati
Rudy Setyopurnomo, yang menggantikan komisaris utama sebelumnya Said Didu.
"Ada penyaluran aspirasi yang bisa disampaikan kepada Kementerian BUMN.
Tentunya diharapkan Menteri BUMN Dahlan Iskan akan mendengarkan tuntutan para
pilot tersebut," tegasnya.
Sudiarto mengatakan, sejauh ini perusahaan belum memiliki solusi untuk
mengantisipasi mogok terbang para penerbang tersebut.
"Mencari pilot pengganti tentu tidak mudah, karena Indonesia saat ini
sangat kekurangan pilot," ujarnya.
Ia hanya mengatakan saat ini jumlah pilot Merpati sekitar 390 orang, yang
menerbangi sebanyak 178 frekuensi penerbangan di seluruh rute Merpati baik di
dalam negeri maupun internasional.
Maskapai yang didirikan pada 6 September 1962 ini, saat ini mengoperasikan
sekitar 33 pesawat yang menerbangi sekitar 87 kota tujuan. [Ant/L-8]
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Kemnakertrans Diminta Pertanggungjawabkan Rp 1,18 Triliun Duit Amnesti TKI di Arab Saudi
Mari Membaca Berita BBM Versi Media Sosial
Deplu AS Bilang RI Gagal Lindungi Minoritas
KPK Diminta Audit Pungli Oleh Kemnakertrans
Sidang Paripurna DPR Sahkan UU APBN-P 2013
Dukung BBM Naik, Partai Koalisi Terancam Tenggelam di Pemilu 2014
Pemerintah Ajukan Penundaan Amnesti TKI
Dicecar Soal Pernikahan, Djoko Susilo Gerah
