SBY Serahkan Penanganan Papua ke Jajaran Polhukam
Jumat, 15 Juni 2012 | 18:07

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). [google]

[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama melakukan kunjungan kerja dan kenegaraan ke  Meksiko, Brazil, dan Ekuador (15-26 Juni) menyerahkan penanganan Papua sepenuhnya ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto dan jajarannya.  

"Kalau untuk penanganan Papua sudah dipercayakan kepada jajaran Polhukam. Menko Polhukam yabg akan berbicara," katanya di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma sebelum lepas landas menuju Meksiko, Brazil dan Ekuador dalam rangka kunjungan kenegaraan, Jumat (15/6).  

Julian pun mengatakan, Presiden SBY berencana akan menghadiri pelaksanaan Raimuna pada 4-10 Juli 2012, yang digelar di Bumi Perkemahan Cendrawasih, Jayapura.  

Namun, selain maraknya penembakan, Raimuna atau Perkemahan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega se-Indonesia tersebut diharapkan dapat dievaluasi terkait dipersoalkannya pemilik tanah bumi perkemahan di Papua.    

"Rencananya iya ke Raimuna awal bulan depan (Juli, Red), kalau tidak ada perubahan. Direncanakan demikian," imbuhnya.  

Di tempat yang sama, Djoko Suyanto mengatakan, pihaknya saat ini masih terus mengelola apa yang terjadi di Papua. Meski harus waspada, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tenang.  

Seperti diketahui, kendati belum seperti kota mati, namun saat ini masih ada keengganan dari masyarakat Papua untuk beraktivitas.  

"Dua tiga hari kedepan selalu kita pantau, terhadap dampak susulannya. Dan sosialisasi dari masyarakat oleh pemerintah daerah, oleh kepolisian juga terus dilakukan untuk masyarakat tetap tenang," ungkapnya.  

Djoko pun meminta agar peristiwa yang lalu jangan dianggap seolah-olah menjadi suatu peristiwa yang sangat besar. Sebab, jika ada perlawanan, maka akan terjadi dinamika dan itu tidak hanya terjadi di Papua saja.  

"Di Jakarta, Medan, Surabaya, apabila dalam mengelola pelaku tindak kriminal seperti itu ada protapnya, ada ketentuannya. Yang penting kan presiden menekankan jangan berlebihan, harus sesuai dengan aturan, tidak boleh melanggar, baik itu TNI atau Polri. Itu harus dipatuhi. Itu juga yang sementara kita tekankan pada aparat kita di lapangan," katanya yang mengaku sudah memberikan sanksi kepada jajarannya yang  bertindak berlebihan di lapangan.  

Lanjut Djoko, akhir-akhir ini dirinya dan media massa banyak menerima SMS gelap yang diteruskan dari jajarannya yang bertugas di Papua. Hal itu disayangkannya karena seolah-olah ada upaya yang luar biasa melawan hak asasi manusia (HAM)  dan sebagainya.  

Sementara soal hasil investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang menyebutkan, ada dugaan kesengajaan penembakan Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Tabuni hingga tewas oleh kepolisian, Djoko membantah keras tuduhan itu.  

"Begini Kontras kan tidak di lapangan. Petugas dilapanganlah yang saya percaya. Pesan presiden sudah sangat dicermati oleh mereka," tukasnya.  

Soal motif kejadian kerusuhan itu, dirinya pun mengaku hal itu masih dalam proses panjang. Kendati demikian, Djoko berharap dampaknya tidak meluas.  

Sementara, Kapolri dikatakan Julian akan bertolak ke Papua pada hari Senin (18/6) esok. [O-2]