SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 2 September 2014
Pencarian Arsip

Pileg Sistem Suara Terbanyak Inkonstitusional
Senin, 24 Februari 2014 | 17:19

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari dan Wakil Ketua  Komisi II DPRRI, Al Muzzammil Yusuf (kiri). [www.daridulu.com]

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari dan Wakil Ketua Komisi II DPRRI, Al Muzzammil Yusuf (kiri). [www.daridulu.com]

[JAKARTA]  Pemilihan anggota legislatif (pileg) 2014 dinilai inkonstitusional, karena sistem suara terbanyak bertentangan dengan UUD 1945.

Sistem suara terbanyak dengan terang dan jelas bertentangan dengan Pasal 22e Ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”

“Itu artinya UUD 1945 mengatur pileg itu lebih bersifat impersonal, bukan personal seperti saat ini. Tetapi substansi dalam UU Pemilu justru mendistorsi UUD 1945 yang impersonal menjadi personal, dimana peserta pemilunya adalah caleg dan bukan partai politik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari dalam diskusi “bertema  “Pemilu Dalam Perspektif Konstitusi” di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (24/2).

Menurut Hajriyanto, dalam sistem pemilu impersonal, partai politik adalah peserta pemilu, dia yang menentukan nomor urut calon anggota legislatif.

Tetapi pasal itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23 Desember 2008, karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatanrakyat dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D  Ayat (1) UUD 1945.  

“Saya tidak mengerti mengapa MK mengeluarkan keputusan seperti itu, padahal jelas-jelas UUD 1945 pasal 22e Ayat 3 mengatakan, peserta pemilu adalah  partai politik,” katanya.  

Politisi Partai Golkar itu lebih jauh mengatakan, dengan sistem suara terbanyak, pileg menjadi ajang persaingan antar caleg. Rakyat kemudian mencari caleg, bukan partai politik. Karena itu, yang bekerja keras menjelang pileg adalah caleg.

“Ini sebenarnya kurang sejalan dengan watak bangsa yang bersifat impersonal seperti gotong-royong, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan sebagainya,” katanya.  

Politik gentong babi atau pork barel   tidak terhindar lagi. Para caleg datang sendiri ke masyarakat, berjuang mempengaruhi pemilih untuk memilih dia, bahkan dengan iming-imingan duit, sumbangan barang, semen, kursi, bola voli, dan sebagainya.

Ironisnya, kata dia, ketika caleg yang terpilih dalam sistem pemilu personal masuk menjadi anggota DPR RI, dia harus taat pada partai politik. Kalau tidak taat, dinilai membangkang dan akan di-PAW.

“Ini paradoks dalam pemilu. Bagaimana seorang anggota DPR terpilih dengan sistem personal, mau memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi gagal karena terbentur dengan kepentingan politik partai. Kalau tidak mengikuti keinginan partai, ya PAW,” kata Hajriyanto.

Belum lagi kalau ada masalah, maka caleg yang dirugikan, karena sang caleg tidak bisa melakukan tuntutan hukum selain partai politik. Sementara partai politik tidak punya infrastruktur untuk menggugat.

“Lengkaplah penderitaan si caleg akibat sistem pemilu personal yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi,” katanya.  
Anggota Komisi II DPR RI  dari FPKS, Al-Muzzammil Yusuf  mengatakan, FPKS DPR RI sangat kecewa dengan sistem suara terbanyak ini.  

“Jujur kami sangat kecewa dengan sistem suara terbanyak ini. Kami ingin sistem tertutup, karena sistem tersebut akan menguntungkan kader-kader partai,” katanya.  

Sistem tertutup, kata dia, hanya akan menguntungkan kader kutu loncat dan kader yang bekerja keras membesarkan partai tidak akan duduk di DPR.

“Sekarang yang terjadi adalah siapa yang punya uang banyak dan populer yang akan duduk sebagai anggota DPR. Kita tidak tahu kualitas mereka seperti apa,” katanya.

“Terus terang kami kecewa, tetapi kami kalah dalam memperjuangkan hal itu di paripurna. Kami hanya didukung FPPP,” katanya.

Dengan sistem suara terbanyak, kata dia, banyak kandidat profesor yang berniat masuk DPR akhirnya mundur, karena takut bersaing dengan caleg artis yang lebih populer.

“Mereka kalah populer dan orang-orang hebat seperti itu tersingkir. Karena itu, harus ada perubahan konstitusi. Saat ini kita sudah keluar dari koridor demokrasi,” katanya. [L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»