Pengadilan Tipikor Daerah Harus Dibatasi
Senin, 20 Agustus 2012 | 15:50

Didi Irawadi [google]

[JAKARTA]  Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai, Pengadilan Tipikor di daerah harus dibatasi hanya di kota-kota besar saja, menyusul tangkap tangan KPK terhadap hakim ad hoc Tipikor Kartini Marpaung dan Heru Kusbandono dengan barang bukti uang senilai Rp 150 juta, di Semarang pada Jumat (17/8).

Hal itu dikatakan Didi, usai menghadiri acara open house hari raya Idul Fitri di rumah dinas Menkumham Amir Syamsuddin Jl Denpasar Raya, Blok C.3 No. 2, Jaksel, Senin (20/8).

"Pengadilan Tipikor sebaiknya dipindahkan ke Jakarta. Walaupun hanya ada di daerah, harusnya hanya dikota - kota besar saja. Kalau bisa sekarang dievaluasi dikembalikan ke Jakarta semua," katanya.

Meski terdapat kemungkinan adanya penumpukan berkas perkara jika, nantinya berkas Pengadilan Tipikor daerah ditarik ke Jakarta namun, dia menilai hal itu dapat dijadikan solusi sementara sambil dilakukannya evaluasi.

"Nanti kan diatur gimana cara hitungnya. Karena, kan kita lihat belakangan ini kok begitu gawatnya, nanti dievaluasi dulu lah," ujarnya.

Selain itu, lanjut Didi, diperlukan adanya pengetatan rekrutmen hakim tipikor agar ke depannya, kejadian tersebut tidak dapat terulang. Komisi III akan mengkonsultasikan hal ini dengan Mahkamah Agung (MA).

Apalagi, Kartini dan Heru Kusbandono dikenal sering memutus bebas terdakwa korupsi.
Dia juga mengingatkan, profesi hakim merupakan wakil tuhan di dunia yang diharapkan dapat menjadi tokoh dan teladan masyarakat. 

"Kita akan konsultasi ke MA soal perekrutan hakim hakim itu. Agar lebih jelas perekrutan hakimnya agar bisa dipantau track recordnya benar-benar bagus. Harus lebih bagus dan selektif," jelasnya. [E-11]