SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 18 September 2014
Pencarian Arsip

MK Sidangkan Pengujian Pasal Kriminaliasi Hakim
Senin, 19 November 2012 | 20:28

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). [Antara] Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). [Antara]

[JAKARTA] Mahkamah Konstitusi (MK) mengelar sidang perdana pengujian UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimohon pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).  

Pemohon yang diwakili Ketua IKAHI Hakim Agung Muhammad Saleh mempersoalkan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Peradilan Anak karena memuat sanksi pidana (kriminalisasi) bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim.  

"Ketiga pasal itu potensial melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam hal ini independensi hakim dan aparat penegak hukum lain dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak," kata kuasa hukum IKAHI Lilik Mulyadi, saat membacakan permohonan di sidang MK Jakarta, Senin (19/11).  
Menurut pemohon, ketiga pasal itu telah mengurangi derajat indepedensi hakim dalam menjalankan tugas teknis yudisialnya.

Ancaman pidana dalam pasal itu telah membuka penafisiran, pelanggaran terhadap hukum pidana formal anak (prosedur hukum acara) merupakan tindak pidana.  

"Padahal hukum pidana formal anak itu adalah instrumen bagi hakim untuk menegakkan hukum pidana materil anak. Seharusnya, konsekuensi pelanggaran hukum pidana formal anak sanksi administratif karena masuk ranah pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang merupakan kewenangan MA dan KY," kata Lilik.  

Dia mengatakan bahwa ancaman pidana itu bisa berakibat hakim tidak bebas dalam menjatuhkan hukuman.  
"Aturan itu bisa jadi, jangan-jangan banyak hakim yang tidak mau menyidangkan pidana anak karena takut dipidana," kata Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini.  

Sidang panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini dipimpin majelis panel dengan Ketua Anwar Usman didampingi Maria Farida Indrati dan Achmad Sodiki sebagai anggota.  

Menanggapi permohonan ini, Maris Farida mempertanyakan "legal standing" pemohon, apakah atas nama perseorangan atau badan hukumnya.  

"Kalau memang yang ajukan badan hukum (IKAHI) harus ada penjelasan kenapa mengajukan pengujian UU ini," kata Maria.  

Terkait pokok perkara, Maria menilai terlalu panjang lebar uraiannya, tetapi belum menjelaskan uraian pertentangan norma yang diuji dengan konstitusi atau tidak.  

"Dimana pertentangan norma yang diuji dengan pasal batu uji dalam UUD 1945, sehingga bisa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ini harus dijelaskan," kata Maria.  

Untuk itu majelis panel memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. [Ant/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»