SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 30 Juli 2014
Pencarian Arsip

KPK Undang BP Migas Bicarakan Penyimpangan Sektor Migas
Selasa, 10 Juli 2012 | 22:06

Logo KPK. [Antara] Logo KPK. [Antara]

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 20 temuan penyimpangan dari sektor Minyak dan Gas (Migas) yang terus berulang dari tahun ke tahun. Sehingga, lembaga antikorupsi tersebut memutuskan akan mengundang manajemen Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas mengenai temuan tersebut.

"Tanggal 17 Juli mendatang, kami akan undang manajemen BP Migas dan ESDM untuk membahas mengenai temuan-temuan kami," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas usai melakukan rapat dengan Dirjen Pajak, BPK, UKP4 dan BPKP di kantor KPK, Jakarta, Selasa (10/7).

Menurut Busyro, hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan potensi kerugian negara dari sektor migas yang angkanya cukup tinggi. Mengingat, penyimpangan pengelolaan migas selalu berulang.

"Tahun 2011 lalu, KPK telah laporkan hasil kaijan terhadap aspek hulu di BP Migas. Ada temuan tentang migas Rp 152,4 triliun. Hasilnya sudah disampaikan ke presiden dan DPR," ujar Busyro.

Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrul Akbar mengatakan diduga potensi kerugian negara dari sektor penerimaan migas sekitar 1,7 miliar dolar Amerika. Di mana, berasal dari permainan perhitungan yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) atau perusahaan

"BP Migas itu mempunyai kontrak kerjasama dengan 254 K3S. Yang aktif sekitar 60 perusahaan. Tetapi, banyak hitung-hitungan yang dikurangi. Sehingga, hitungan nyeleneh kurang lebih mencapai 1,7 miliar dolar Amerika," kata Bahrul di kantor KPK, Jakarta, Selasa (10/7).

Bahkan, Bahrul mengungkapkan bahwa sejak tahun 2006 sampai saat ini, BPK selalu menemukan masalah berulang, seperti masalah cost recovery dan laporan jumlah minyak yang keluar setiap harinya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), Mardiasmo juga membenarkan perihal 20 temuan penyimpangan yang terus berulang. Diantaranya, adalah investment credit dan legal cost yang tidak sesuai dengan ketentuan, interest sharing yang juga tidak sesuai ketentuan.

Kemudian, lanjut Mardiasmo, masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki ijin mempekerjakan tenaga asing sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam cost recovery. (N-8)




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»