SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 21 September 2014
Pencarian Arsip

KPK Periksa Mantan Kepala BPPN
Jumat, 25 November 2011 | 8:23

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP (Foto: Antara) Juru Bicara KPK, Johan Budi SP (Foto: Antara)

[JAKARTA] Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung membantah bahwa dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi BUMN PT Barata Indonesia menyusul penjualan aset tanah di Surabaya milik perusahaan yang bergerak di bidang pengecoran dan manufaktur tersebut.

Syafruddin Tumenggung menegaskan bahwa dirinya tidak terkait dengan penjualan aset tanah milik BUMN yang dijual di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut. Sebab, saat itu dirinya menjabat sebagai kepala BPPN sehingga tidak memiliki kaitan dengan penjualan tersebut.

"Saya tidak ada hubungannya, pada waktu itu saya menjabat sebagai Kepala BPPN yang tidak ada hubungannya dengan perkara itu," kata Syarfuddin sebelum meninggalkan kantor KPK, Jakarta, Kamis (24/11) seusai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Syafruddin mengaku dia ditanya penyidik hanya seputar aset kredit PT Barata di sebuah bank. Syafruddin sempat tersandung dalam kasus penjualan BUMN berupa pabrik gula PT Rajawali Tiga. Akibatnya dia harus mendekam di balik jeruji besi pada Februari 2006.

Sementara itu Juru bicara (Jubir) KPK, Johan Budi SP menyatakan pemeriksaan tersebut terkait dengan tersangka Mahyuddin Harahap. Syafruddin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mahyuddin Harahap.

Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, KPK diketahui sempat melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yassin pada Senin (21/11) lalu.

KPK telah menetapkan Direktur Pemberdayaan Keuangan dan Sumber Daya PT Barata Indonesia, Mahyuddin Harahap sebagai tersangka. Mahyuddin dijerat karena menjual tanah milik PT Barata dengan harga jual di bawah standar NJOP.

Mahyudin diketahui menjual tanah aset tersebut melalui penawaran dan penunjukkan terbuka hanya senilai Rp 83 miliar. Padahal NJOP yang berlaku untuk tanah tersebut tahun 2004 senilai Rp 132 miliar. Sehingga, merugikan negara Rp 40 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, KPK menjerat Mahyuddin melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan atau Pasal 3 UU Tipikor. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Sebab, Mahyudin diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain serta melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penjualan tanah PT Barata
Indonesia tersebut. [N-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»