Konflik Internal Golkar, Awal Reformasi Partai
Jumat, 4 Mei 2012 | 10:47

Partai Golkar [google]

[YOGYAKARTA] Pengamat sosial politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Arie Sujito menilai, benturan atau konflik internal dapat bernilai positif sebagai awal reformasi di tubuh partai politik.

"Saling ancam antara pengurus DPP Partai Golkar dengan Forum DPD II Partai Golkar, dalam hal ini Muntuasir Hamir, terkait percepatan pencapresan Aburizal Bakrie atau Ical menjadi fenomena menarik. Bahkan saya anggap upaya membongkar itu langkah positif," kata Arie di Yogyakarta, Jumat (4/5).

Menurut dia, apalagi jika mereka mau mengungkap dan membongkar mengenai politik uang  dalam Munas Golkar, ini akan berdampak pada reformasi Golkar.
"Ini persis bagaimana nyanyian Nazaruddin dalam membongkar dugaan money politics dalam Munas Partai Demokrat," katanya.

Ia mengatakan, jika memang benar dalam praktik munas kecenderungan penggunaan politik uang, kemungkinan hampir sebagian besar parpol mengalaminya.
"Itulah rantai dan lingkaran setan politik biaya tinggi yang selama ini dialami dan dilanggengkan parpol," katanya.

Arie mengatakan, begitu banyak kritik dan kecaman soal money politics dalam pemilu, atau kegiatan munas parpol, tetapi berlalu begitu saja, bahkan senantiasa terulang kembali setiap lima tahun.

"Masyarakat juga tidak punya kekuatan untuk mengakhiri fenomena tersebut. Masyarakat hanya ditempatkan sebagai penonton, begitu juga pemilih dalam pemilu, hanya menjadi basis legitimasi formal semata. Itulah kesulitan beruntun yang membuat kualitas berdemokrasi kian merosot," katanya.

Ia mengatakan, jika fenomena pertarungan dan faksionalisasi dalam tubuh parpol dapat dikelola dengan baik, maka dapat dijadikan sebagai pintu masuk untuk mendorong reformasi parpol.

"Dari pada memelihara seolah harmoni politik parpol, tetapi nyatanya politik justru berbiaya tinggi dan bermasalah, lebih baik ada konflik tetapi demi pembenahan dan perbaikan," katanya.

Dengan begitu, KPK dan para LSM pemantau parpol dan gerakan antikorupsi, bahkan media massa, bisa menelisik tiap Munas dan Pemilu, sehingga politisi lebih hati-hati dan tidak main-main uang dalam meraih posisi.

"Kasus Golkar dan Demokrat, atau konflik-konflik internal di berbagai parpol harus menjadi pelajaran positif untuk segera melakukan reformasi parpol. Jangan sampai konflik antarkader hanya sekadar pecah, lalu membentuk parpol baru, tetapi tidak memperbaiki kondisi parpol," katanya.

Staf pengajar Jurusan Sosiologi Fisipol UGM ini menilai lebih baik saling tarung habis-habisan di internal, tetapi benahi kondisi ke arah yang lebih baik. "Pertanyaannya, berani tidak parpol mereformasi diri?," katanya. [Ant/L-8]