SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 21 April 2014
Pencarian Arsip

Kehidupan Bernegara dan Berbangsa Masih Perlu Ditata
Kamis, 16 Agustus 2012 | 10:40

Marzuki Alie [gogole] Marzuki Alie [gogole]

[JAKARTA] Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-67, hendaknya menjadi momentum bagi semua segenap bangsa Indonesia untuk bercermin, melakukan introspeksi, refleksi dan evaluasi terhadap perjalanan setelah lebih dari enam dasawarsa merdeka, untuk memastikan arah perjalanan bangsa ke depan.  

Hal itu dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato pengantar di dalam forum Sidang Bersama DPR dan DPD di gedung DPR Jakarta, Kamis (16/8).  

“Walaupun kita telah melalui reformasi di bidang politik, ekonomi dan sosial-kemasyarakatan sejak tahun 1998, namun kita masih merasakan bahwa masih banyak yang harus ditata-dirawat dan dikelola secara baik dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat,” ujarnya.  

Sebagaimana kita pahami, lanjut Marzuki, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, yang telah diakui oleh masyarakat dunia. Ruang demokrasi yang telah dibuka lebar, melalui amandemen UUD Negara RI tahun 1945 dan perundang-undangan lainnya, harus makin berkualitas dalam mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa.  

Peradaban demokrasi yang dibangun, harus bersendikan kepada hakikat kemanusiaan dan keadilan sosial, menjunjung supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, penghargaan kepada keberagaman, pluralisme, dalam bingkai kebangsaan, dan harus memberikan penguatan bagi nation and character building.  

“Satu hal yang harus tetap kita jaga, aset terpenting dari kemerdekaan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi kita, persatuan adalah kekuatan yang merupakan awal dari kebangkitan,” tutur dia.  

Ditambahkan, sejarah telah membuktikan, betapapun beratnya tantangan yang dihadapi, persoalan besar yang menghadang bangsa dan negara, kita mampu mengatasinya dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.  

“Dalam konteks menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan itulah, kita harus mampu menangkal aksi-aksi anarkhisme, radikalisme, terorisme dan separatisme dari bumi nusantara yang kita cintai,” katanya.  

Dijelaskan, bahwa Sidang Bersama DPR dan DPD merupakan pelaksanaan pasal 199 ayat (5) dan pasal 268 ayat (5) UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.  

Dengan Sidang Bersama ini, selain mengimplementasikan proses penataan sistem bernegara, yang telah diatur oleh UU, juga untuk menggambarkan adanya kebersamaan tiga institusi negara, yaitu DPR, DPD sebagai wakil rakyat dan wakil daerah, dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan, dalam membangun demokrasi.  

Sidang Bersama DPR dan DPD juga dimaksudkan sebagai prosesi simbolik pertanggungjawaban politik kebangsaan dan kenegaraan dari Presiden kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR dan DPD. Sidang ini disaksikan oleh forum resmi jajaran pemerintahan dan tokoh masyarakat di daerah-daerah dan oleh rakyat melalui ruang-ruang publik. [H-15]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»

AKTIVITAS & REKOMENDASI TEMAN