SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 21 April 2014
Pencarian Arsip

Formappi: UU Pemilu Lahir Dari Politik Transaksional
Rabu, 25 April 2012 | 17:56

Sebastian Salang [google] Sebastian Salang [google]

[JAKARTA] Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) lahir dari politik transaksional untuk kepentingan sementara, sehingga menyisakan banyak persoalan.  

"Politik transaksional yang membidani lahirnya UU Pemilu bisa dilihat dari perdebatan yang pada hal-hal krusial, seperti metode perhitungan suara," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang dalam dialog publik "Menyongsong UU Pemilu Baru dan Prospek Politik Daerah" yang diadakan Seven Strategic Studies di Jakarta, Rabu (25/4).  

Menurut Sebastian, perdebatan soal cara perhitungan suara bukan didasarkan pada metode apa yang paling membuat suara rakyat terwakili, namun pada partai apa yang akan diuntungkan atau dirugikan jika menggunakan metode tertentu.  

Sebagaimana diketahui, sebelum revisi UU No 10 tahun 2008 disahkan, anggota DPR memperdebatkan apakah akan menggunakan sistem perhitungan Webster atau kuota murni.  

"Akibatnya perdebatan siapa untung dan siapa rugi ini, UU Pemilu menghasilkan kelompok partai yang merasa kalah dan yang merasa menang. UU ini adalah hasil dari politik transaksional," kata Sebastian.  

Hal tersebut membuat Sebastian menyatakan bahwa UU Pemilu sebetulnya belum matang untuk disahkan atau lahir prematur. Kelahiran yang terlalu awal ini menyebabkan UU Pemilu dikritik oleh pembuatnya sendiri.  

"Bagaimana mungkin sebuah produk dikritik oleh orang yang membuat produk itu? Hal ini menegaskan bahwa ada pihak yang menang dan ada yang kalah, seharusnya tidak demikian," kata Sebastian.  

Padahal, Sebastian menegaskan bahwa mimpi awal dilakukannya revisi UU Pemilu adalah untuk memperbaiki sistem pemilu sebelumnya yang dinilai bermasalah.  

Adanya perasaan kalah dan menang ini, menurut Sebastian, muncul karena semangat pembuatan UU Pemilu adalah untuk mencari kepentingan sesaat, yaitu pemenangan Pemilu 2014.  

"Untuk menghindari politik transaksional ini, seharusnya sebuah UU Pemilu dibuat untuk dilaksanakan pada pemungutan suara 2019 atau 2023," kata dia.  

Dengan cara ini, Sebastian berpendapat bahwa UU Pemilu tidak akan dibuat untuk kepentingan sementara melainkan benar-benar demi perbaikan sistem agar keterwakilan suara masyarakat di parlemen benar-benar proporsional. [Ant/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»

AKTIVITAS & REKOMENDASI TEMAN