DPR Berharap KPK Tidak Terjebak Kepentingan Politik
Selasa, 12 Juni 2012 | 14:32
Ahmad Yani [google] [JAKARTA] Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani berharap,
pimpinan KPK tidak terjebak dalam permainan dan kepentingan politik parpol
terkait kasus tertangkapnya Kasie Pengawasan dan Konsultan KPP Sidoarjo
Selatan, Tommy Hindratno (TH) dan James Gunardjo (JG).
"Saya berharap lima pimpinan KPK tidak
terjebak dalam permainan politik. Mereka harus menjelaskan secara transparan
soal temuannya itu dan jangan sampai ada politisasi atau pembunuhan karakter.
Usut juga pejabat pajaknya," kata Yani di Jakarta, Selasa (12/6).
Menurut dia, DPR pasti mendukung berbagai
upaya memberantas mafia pajak, tetapi dengan catatan hal tersebut benar-benar
dilakukan secara konsisten dan konsekuen, bukan sekadar asumsi-asumsi semata.
"Kita mendukung pemberantasan mafia
pajak ini, tapi harus betul-betul. Dengan tertangkapnya kedua orang itu, KPK
harus menemukan bukti-bukti lainnya. Itu domainnya KPK," ujarnya.
Lebih lanjut Yani mengatakan bahwa KPK
seharusnya bisa dengan mudah menanyakan kepada mereka yang telah tertangkap
tangan itu soal perusahan mana saja yang diurus atau apa benar pengusaha JG itu
merupakan
bagian dari perusahaan.
"Kalau bukan, ini bisa menjadi
pembunuhan karakter. Lihat bagaimana keputusan dalam perusahaan, apakah ada
SK-nya apa tidak, apakah direksi apa bukan," ungkapnya.
Sementara jika posisinya adalah komisaris,
menurut Yani, juga masih bermacam-macam karena komisaris bukan bagian dari
eksekutif.
Lebih lanjut dikemukakannya bahwa apabila
KPK tidak mendudukan persoalannya dengan baik dan benar, maka yang akan
terpukul adalah
kalangan
dunia usaha sehingga semua pihak yang terkait harus
diperiksa,
termasuk atasan pegawai pajak itu.
"KPK harus berpacu dengan waktu.
Fakta-fakta tertangkap tangan saja masih kurang dalam menegakkan hukum. Periksa
juga atasan pegawai pajak itu," ujarnya. [Ant/L-8]
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Kemnakertrans Diminta Pertanggungjawabkan Rp 1,18 Triliun Duit Amnesti TKI di Arab Saudi
Mari Membaca Berita BBM Versi Media Sosial
Deplu AS Bilang RI Gagal Lindungi Minoritas
KPK Diminta Audit Pungli Oleh Kemnakertrans
Dicecar Soal Pernikahan, Djoko Susilo Gerah
Pemerintah Ajukan Penundaan Amnesti TKI
Nazaruddin Berbisnis dari Penjara
PDI-P Segera Usulkan Calon Ketua MPR RI
Naikkan Harga BBM, Presiden Tunggu Laporan Tim Sosialisasi
Saksi Kembali Benarkan Ada Pembelian Rumah oleh Dipta Anindita
