SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 17 September 2014
Pencarian Arsip

DPR Akan Sahkan UU Untuk Petani
Selasa, 14 Mei 2013 | 18:46

Ketua Panja RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,  Herman Khaeron (kedua dari kanan), didampingi Ketua Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Momon Rusmono  (kedua dari kiri), dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih (kanan), berbicara dalam dalam diskusi  “RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” di Jakarta, Selasa (14/5). [SP/Gusti Lesek] Ketua Panja RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Herman Khaeron (kedua dari kanan), didampingi Ketua Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Momon Rusmono (kedua dari kiri), dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih (kanan), berbicara dalam dalam diskusi “RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” di Jakarta, Selasa (14/5). [SP/Gusti Lesek]

[JAKARTA]  Dalam waktu dekat, DPR RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Menurut Ketua Panja RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,  Herman Khaeron peraturan  ini dibuat  untuk pemberdayaan dan perlindungan petani.

Aturan untuk melindungi petani selama ini belum ada. RUU ini sudah dibahas selama dua masa sidang, dan pada pertengahan masa sidang ketiga  pada Mei-Juni 2013 mendatang akan disahkan oleh DPR RI.

“RUU ini untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan kualitas petani berbasis produksi, dengan memberikan kepastian bertani, kepastian harga, kepastian pendapatan, kepastian sarana-prasarana, fasilitas, dan sebagainya. Jadi, RUU ini memberikan kekhususan pada petani sebagai subjek,”  kata Herman dalam diskusi  “RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” di Jakarta, Selasa (14/5).

Hadir sebagai pembicara Ketua Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Momon Rusmono  dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih.

Menurut Herman, prioritas utama UU Petani ini adalah memberikan asuransi bagi petani. Asuransi itu dijamin oleh pemerintah dan perbankan dengan teknis khusus, kalau mengalami gagal panen.

Asuransi sebesar 70 persen itu diberikan kalau petani mengalami gagal panen akibat penyakit, kena banjir,  dan musibah lainnya.  Hal itu sudah dilakukan oleh Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain.

“Pemerintah bisa intervensi pada perbankan dan pihak asuransi untuk mengeluarkan ganti rugi tersebut tanpa agunan. Untuk Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) saja senilai Rp 3 triliun, namun belum ada payung hukumnya atau UU,” katanya.

Selain memberi asuransi,  kata dia, pemerintah bisa juga  membuka lahan pertanian baru sekitar 139 juta hektare. “Karena itu, dengan RUU ini nantinya akan mampu mengatasi stabilitas ketahanan dan kedaulatan pangan, harga, dan meminimalisasi  terjadinya konflik lahan pertanian,” katanya.    

Sementara itu, Momon Rusmono mengapresiasi RUU inisiatif DPR RI ini, karena akan mendorong terwujudnya kesejahteraan petani.

Dengan RUU ini, kata dia, petani akan memperoleh kepemilikan lahan, pendidikan,  kompetensi, akses permodalan, pemasaran, dan kualitas produksi, yang selama ini kurang memenuhi standar.

“RUU ini akan menjamin petani dari pengolahan dan kepemilikan lahan, kualitas produksi, pemasaran, harga dan seterusnya,” ungkapnya.

Henry Saragih sangat merindukan UU ini segera disahkan. Ia berharap dengan RUU ini petani Indonesia bisa lebih maju dan sejahtera, di tengah ancaman terjadinya krisis pangan global dunia.

Hanya saja, kata dia , RUU ini harus menjelaskan lebih luas dan konkret terkait definisi tani dan perlindungannya. Juga singkronisasi dengan UU lainnya seperti UU Tata Ruang dan sebagainya, sehingga pembangunan perumahan dan industri tidak mengambil lahan pertanian.

“Saat ini sebanyak satu milar orang mengalami kelaparan. Jumlah itu meningkat drastis dibanding tahun 2005 yang hanya 250 juta jiwa. Untuk itu, RUU ini diharapkan mampu mengatasi ancaman kelaparan dengan perubahan iklim dunia yang tidak menentu,”  katanya. [L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»