SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 23 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Akil Mokhtar Suka Abaikan Keterangan Saksi
Senin, 14 Oktober 2013 | 7:43

Akil Mochtar. [JIBI Photo] Akil Mochtar. [JIBI Photo]

[MEDAN] Perselingkuhan hukum dalam sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mokhtar dipastikan bukan hanya di saat penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Putusan yang bernuansa suap itu ditengarai sering terjadi, bahkan sering bertolak belakang saat sidang yang  berproses di MK.

"Saya sudah memprediksikan bahwa suatu waktu Akil Mokhtar bakal tertangkap. Ini pun sudah terbukti. Keterangan saksi sering diabaikan.  Sebab, tidak sedikit  perkara yang saya tangani di MK. Gugatan saya yang seharusnya dikabulkan Akil Mukhtar justru dikandaskan. Ada dugaan kejahatan terstruktur dalam sidang gugatan di MK," ujar seorang praktisi hukum asal Medan, Roder Nababan kepada SP, Minggu (13/10) malam.

Roder mengatakan, kejahatan terstruktur itu tidak hanya melibatkan Akil Mokhtar. Kejahatan terstruktur itu juga diduga melibatkan penyelenggara pilkada.

Soalnya, Akil Mukhtar sering berhubungan dengan penyelenggara pilkada, melakukan pertemuan setelah mengikuti sebuah acara di daerah.

Bahkan, orang bersangkutan dipastikan terlibat dalam menggagalkan calon kuat saat menggugat ke MK.

"Kejahatan ini seperti sudah terorganisir. Dan, penangkapan oleh KPK itu merupakan bukti dari kasus tersebut. Banyak kasus gugatan pilkada yang dikandaskan orang tersebut. Sebagian lagi dikabulkan untuk menutupi prilaku buruknya dalam menyidangkan perkara," katanya.

Roder menambahkan, indikasi penyimpangan dari sidang putusan perkara di Kabupaten Dairi.

Selaku kuasa hukum pasangan calon bupati Parlemen Sinaga dan Budiman Simanjuntak, Roder mengungkapkan kecurangan pemenang pilkada, Bupati Dairi Johni Sitohang dang Irwansah Pasi.

"Dalam pilkada di Dairi beberapa tahun lalu, ada warga sebagai saksi yang menjadi korban pembunuhan. Banyak juga ditemukan permainan suara dan termasuk daerah pemilihan tetap. Banyak pihak yang terlibat dalam kecurangan tersebut. Hakim yang menyidangkan perkara, Akil Mukhtar," ungkapnya.

Padahal, sambungnya, dalam sidang gugatan perkara pilkada Dairi di MK tersebut, sangat nyata bakal dikabulkan MK.

Namun, dalam putusan hakim itu justru tidak memberikan keadilan. Putusan itu berbeda dengan sengketa dalam Pilkada di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut.

"Dalam sengketa pilkada di Taput, Akil Mukhtar justru mengabulkan adanya pilkada ulang khusus untuk 14 kecamatan. Sayangnya, dalam sidang gugatan di pilkada Dairi, justru dengan kasus lebih berat dan bukti yang sangat falid, justru dikandaskan. Putusan itu sangat mencurigakan," sebutnya. [155]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»