Agung Laksono Bantah Dirinya Terlibat Kasus Suap PON Riau
Senin, 9 Juli 2012 | 15:27

Agung Laksono [google]

Berita Terkait

• Agung Laksono Bantah Pembagian KPS Menyalahi Mekanisme

• Agung Laksono Penuhi Panggilan KPK

• Agung Laksono Tak Pusingkan Soal Menteri Tersangka

• Agung Laksono Heran Perlakuan KPK Tidak Adil

• KPK: Menkokesra Diperiksa Terkait Penambahan Anggaran PON Riau

[JAKARTA] Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan suap PON Riau. Ia menegaskan bahwa dirinya mendapatkan surat dari Gubernur Riau, Rusli Zainal, untuk memfasilitasi Rapat Koordinasi (Rakor) berkenaan dengan masalah Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), yang tidak dapat ditentukan sehingg menyebabkan pencairan dana APBN infrastruktur penyelenggaraan PON tidak bisa diselenggarakan, padahal pembangunannya sudah 80 persen.

“Karena saya tidak bisa menetapkan, memutuskan, masalah tersebut maka diadakan rakor dengan mengundang beberapa kementrian terkait yakni kemenkeu, kemenpora, kemen PU, KONI, BPKB, kemendagri, bappenas, dan lembaga-lembaga terkait dengan PON. Saya enggak melihat soal-soal apakah itu ada tambahan atau tidak. Tapi yang jelas  460 milyar untukk dana penyelesaian infrastruktur pendukung, atau penyelesaian sport venues itu tidak jalan, sedangkan waktu itu sudah bulan Maret, dan penyelenggaraan PON itu September. Juli sudah harus dites. Sehigga saya sebagai Menkokesra tergerak untuk merespon kepentingan tersebut semata-mata supaya PON bisa berjalan,” ujar Agung Laksono dalam Konferensi Pers di Kantor Menkokesra, Jakarta Pusat, Senin (9/7).

Dalam rapat tersebut , kata dia, dana 460 milyar tersebut sudah tersedia, namun menurut Undang-Undang (UU) yang berlaku hanya bisa dilakukan oleh pihak pemerintah pusat, tidak bisa daerah. Kementrian PU menolak, Kemenpora juga
tidak siap, apalagi Kesra, kata dia, fungsinya hanya koordinasi, sehingga terjadi perdebatan.

Penundaan pembangunan tersebut akan menimbulkan masalah, mengingat puncak penyelenggaraan PON jatuh pada bulan September. Jika ditunda, akan menimbulkan kerugian daerah, sehingga tidak ada pilihan lain selain menjalankan UU dan oleh karenanya rakor diadakan.

“Kesimpulan rakor, diserahkan pada 3 trilateral yakni Kemen PU, Kemenpora, serta Pemprov Riau, dengan disupervisi oleh BPKP. Tidak ada pembagian uang dan sebagainya. Sehingga saya tolak kalau ada anggapan-anggapan seperti itu. DPRD tidak ada hubungan dengan kami, DPR juga, jadi masing-masing tanggungjawabnya. Tanggung jawab saya hanya koordinasi lalu lintas komunikasi antara pemerintah pusat dengan Kementrian,” jelasnya.

Agung menegaskan dana 460 milyar merupakan dana penunjang infrastruktur, untuk penyelesaian PON, tidak ada penjelasan mengenai utang-piutang pihak ketiga atau subkontrak.

Selama dana 460 milyar belum bisa dicairkan maka pembangunan infrastruktur PON yang sudah mencapai 80 persen ini, sementara menggunakan APBD Kemen PU.

Terkait pemanggilannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mangkir dari panggilan KPK.  “Saya menerima panggilan tanggal 2 Juli  sore hari, padahal tanggal 3, saya sudah ada tugas pada acara Pentas Seni Paduan Suara Gereja Indonesia, tidak bisa saya tinggal, oleh karena itu saya buat surat supaya tidak dikatakan mangkir. Kami tunggu disini, karena tidak ada informasi lanjutan kami tidak kesana. Lalu dikatakan mangkir. Kemudian ada surat resmi lagi kalau saya bisa tanggal 6 Juli atau tanggal 9 Juli. Akhirnya barulah dipanggil hari Jumat (6/7) kemarin itu,” jelasnya.

Agung menegaskan walaupun masalah PON ini masih dalam proses penyelidikan, namun ia berharap apapun yang terjadi. PON tetap harus berjalan, meskipun penyelenggarannya nanti  sangat minimalis. Terkait hubungannya dengan Lukman Abbas, Agung mengelak bahwa dirinya mengenal Lukman Abbas.

“Saya tidak tahu orangnya, saya tidak kenal Lukman Abbas, kalau Rusli Zainal saya kenal, kelewatan kalau ga kenal dia,” katanya.

Terkait pemeriksaan di KPK, Agung menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik KPK hanya  sebatas siapa mengenal siapa, apakah dirinya mengenal Lukman Abbas maupun Gubernur Riau, Rusli Zainal dan beberapa nama lain.

“Tidak ditanya terkait suap. Saya tidak ngerti bahwa ada pertemuan atau tidak. Pertama DPRD tidak ada hubungan. Saya juga tidak punya kewenangan soal anggaran. Begitu saja. Saya tidak ikut memaksa, menekan, ataupun melobby. Tidak ada dana pelicin. Apalagi isu ini dikaitkan dengan Golkar itu jauh, sangat subyektif yah,” ujarnya.[WIN]