SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 18 September 2014
Pencarian Arsip

Bawaslu: Dugaan Money Politic dalam Kampanye Terbuka
Selasa, 18 Maret 2014 | 13:24

Ilustrasi dana kampanye.[Antara] Ilustrasi dana kampanye.[Antara]

[JAKARTA] Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad mengatakan dari laporan pelanggaran pelaksanaan kampanye terbuka yang sudah berlangsung sejak 16 Maret 2014 pihaknya melihat sejauh ini sudah ada dugaan politik uang (money politic) yang dilakukan oleh peserta pemilu.

"Ada tapi itu pidana pemilu, jadi nanti saja datanya tunggu rekapnya. Money politic ada variasi bentuknya dan kita akan menilai nanti, kita juga tidak bisa menghindar bahwa kampanye ada 'cost politic' tapi apakah itu masuk kamar 'money politic' atau tidak nanti kita akan pastikan ada rumusnya," ujarnya usai launching Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa, di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta Pusat, Selasa (18/3).

Anggota Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron menambahkan partai politik yang membagi-bagikan uang dan barang selama kampanye dapat didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu.

"Ada tiga hal yang menyebabkan keikutsertaan Pemilu dibatalkan, yaitu politik uang dan barang, pemalsuan dokumen, dan tidak menyerahkan laporan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ucapnya.

Oleh karena itu, dia memperingatkan kepada parpol dan para calon anggota legislatif untuk tidak melakukan praktik politik uang selama kampanye rapat umum terbuka.

Seperti diketahui dalam Undang-undang Pemilu Nomor 8/2012, tegas mengatur larangan melakukan politik uang terutama pada pasal 86 ayat (1) huruf J, yang berbunyi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada pasal 301 UU No 8 tahun 2012, yang menyatakan setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dipidana penjara paling lama  2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Sementara itu konstruksi pasal 89 UU No 8 tahun 2012 mengatur substansi politik uang yaitu memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memilih atau tidak memilih partai politik tertentu atau calon anggota DPR dan DPD dan DPRD tertentu.

Ketentuan larangan politik uang juga tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/2013 tentang Kampanye. Dalam pasal 32 ayat (1) huruf J PKPU No 15/2013 yang menyatakan pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Kemudian pasal 32 ayat (4) juga menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf J merupakan tindak pidana pemilu. [A-25]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»