E
KONOMI
& K
EUANGAN
Suara Pembaruan
Rabu, 24 April 2013
21
[JAKARTA]
Pemerintah
melalui Satuan Kerja Khu-
sus Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi
(SKK Migas) dituntut ber-
peran lebih dominan dalam
menyelesaikan kasus bio-
remediasi PT Chevron Pa-
cific Indonesia (CPI) yang
cukup mengganggu ke-
pastian hukum di sektor
migas.
Anggota Komisi VII
Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) RI Satya Widya Yu-
dha mengatakan, dalam pe-
laksanaan pengolahan mi-
gas nasional yang dinaungi
oleh sistem kontrak bagi
hasil atau
production sha-
ring contract
(PSC), peme-
rintah telah menunjuk lem-
baga yang mengawasi kon-
traktor kontrak kerja sama
(KKKS) migas dalam
setiap operasional kegiat-
annya.
“Jangan sampai dengan
berkembangnya kasus hu-
kum korporasi yang meng-
ganggu kepastian hukum,
SKK Migas terkesan ada
dan tidaknya sama saja,”
ujar Satya dalam diskusi
Dilematika Penanganan
Kasus Bisnis Korporasi
, di
Jakarta, Selasa (23/4).
Dalam kasus bioreme-
diasi PT CPI, kata Satya,
seharusnya PT CPI tidak
dibiarkan membela karya-
wan dan kontraktor serta
menghadapi kasusnya sen-
dirian. Karena tuduhan du-
gaan tindak pidana korupsi
dalam kasus bioremediasi
itu tidak terlepas dari peran
SKK Migas yang sebelum-
nya sudah menyetujui pe-
laksanaan proyek dan be-
saran nilai proyek yang ke-
mudian dimintakan peng-
gantian kepada pemerintah
melalui mekanisme
cost re-
covery
.
Perlu dicatat, kata Sat-
ya,
cost recovery
merupa-
kan suatu bentuk investasi
tidak langsung Pemerintah
Indonesia dalam kegiatan
hulu migas. Dalam meka-
nisme
cost recovery
yang
merupakan bagian dari sis-
tem PSC, ada institusi ne-
gara yang mengaudit besar-
annya agar tidak sampai
merugikan negara. Ada
multiple audit
di sana, ter-
masuk oleh SKK Migas.
“Kalau sampai terjadi
cost
recovery
jebol, berarti yang
mengaudit
cost recovery
i-
tu yang tidak becus,” ucap
dia.
Tiga Prinsip
Di tempat yang sama,
Koordinator Divisi Moni-
toring dan Analisis Ang-
garan Indonesia Corruption
Watch (ICW) Firdaus Ilyas
menuturkan, dalam kon-
teks pengelolaan hulu mi-
gas ada tiga prinsip utama
yang diatur oleh UUD
1945. Yakni
mineral right
dan
mining right
yang ada
pada negara, serta
busi-
ness/interprise right
yang
ada pada swasta baik nasio-
nal maupun asing.
Dalam konteks ini, me-
nurut Firdaus, memang P-
SC migas akhirnya bisa di-
jangkau oleh hukum pida-
na. Karena itu, Kejaksaan
Agung, Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) dan
Bareskrim Polri sejak ta-
hun lalu sudah meneken
nota kesepahaman (MoU)
untuk penanganan 10 sek-
tor yang berpotensi besar
menimbulkan korupsi, sa-
lah satunya sektor pertam-
bangan dan migas.
Namun, pada kasus bio-
remediasi PT CPI, menurut
Firdaus, masih banyak yang
belum jelas. Karena dalam
konteks korporasi terutama
PSC Migas, tuduhan adanya
tindak pidana korupsi harus
didasarkan pada dua hal.
Pertama, apakah terjadi pe-
langgaran peraturan, dan ke-
dua, apakah ada pihak yang
diperkaya dalam kasus itu.
“Kedua hal ini belum terja-
wab dalam kasus bioreme-
diasi PT CPI,” ujar dia.
[ID/M-6]
Pemerintah Harus Berperan
Selesaikan Kasus Bioremediasi
[JAKARTA]
Sepanjang
2012 hingga saat ini, Kemen-
terian Perdagangan (Kem-
dag) telah menangani 726 ka-
sus barang beredar yang tidak
sesuai ketentuan. Sebagian
dari produk yang diamankan
Kemdag adalah palsu.
“Langkah pemerintah,
sejak 2012 kita sudah tertib-
kan 762 pelanggaran barang
beredar. Kemarin saya baru
umumkan 100 produk ba-
rang beredar yang tidak se-
suai ketentuan dan sebagi-
annya adalah produk pal-
su,” kata. Bayu Krisnamur-
thi, Wakil Menteri Perda-
gangan di Jakarta, Selasa
(23/4). Ia menjelaskan, ra-
tusan pelanggaran peredar-
an barang tersebut melibat-
kan banyak pihak, baik in-
dividu hingga perusahaan.
“Volumenya ribuan, dan
yang mendominasi adalah
elektronik (IT), alat rumah
tangga, dan
spare part
oto-
motif,” paparnya.
Untuk kisaran nilai keru-
giannya, pihaknya mengaku
belummelakukan survei akan
dampak peredaran barang
ilegal tersebut.
Hanya saja, ia memperki-
rakan, kendati dari sisi volu-
menya meningkat, namun da-
ri sisi pertumbuhan peredaran
barang ilegal akan semakin
menurun.
Hal itu karena masyara-
kat kian sadar akan risiko ba-
rang palsu dan tingkat pen-
dapatan masyarakat yang te-
rus meningkat, terutama
jumlah penduduk kelas me-
nengah yang mencapai 150
juta yang akan menuntut pro-
duk bermutu.
Sebagian Kecil
Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apin-
do) Sofyan Wanandi me-
nambahkan, temuan 762 ka-
sus pelanggaran barang bere-
dar tersebut masih sebagian
kecil dari sekian banyak ka-
sus produk ilegal dan palsu
yang beredar di masyarakat.
Ia mengutip hasil survei
yang dilakukan LPEM Uni-
veritas Indonesia, bahwa di
2010 lalu saja diperkirakan
akibat dari peredaran barang
ilegal dan palsu telah me-
nimbulkan kerugian hingga
Rp 43 triliun. “Jadi dengan
bertambahnya waktu dan
tingkat kosumsi kita yang ku-
at, saya pikir angka kerugian
makin besar. Karena ini, ti-
dak bayar pajak, daya saing
kita terganggu, kreativitas
generasi muda kita dirugi-
kan,” tegasnya. [O-2]
Kemdag Tertibkan 726
Kasus Barang Ilegal
Jangan sampai dengan
berkembangnya kasus hukum
korporasi yang mengganggu kepastian
hukum, SKK Migas terkesan ada
dan tidaknya sama saja
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40