Suara Pembaruan
Selasa, 9 April 2013
7
R
evisi Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Kitab Un-
dang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) menjadi sa-
lah satu Rancangan Undang-
Undang (RUU) Prioritas Prog-
ram Legislasi Nasional (Pro-
legnas) 2013. Banyak pihak
khususnya dari unsur penegak
hukum, praktisi hukum mau-
pun masyarakat itu sendiri me-
nunggu lahirnya KUHP dan
KUHAP baru. Sebab, KUHP
dan KUHAP yang merupakan
produk hukum tahun 1981, sudah
harus ditinjau ulang karena di-
anggap sudah tidak sesuai de-
ngan kebutuhan hukum ma-
syarakat modern. Kini, draft
kedua RUU tersebut ada di ta-
ngan DPR. Lembaga wakil
rakyat tersebut juga meng-
inginkan pembahasan kedua
RUU tersebut segera dituntaskan.
Namun, DPR tetap menunggu
masukan dan pertimbangan
dari semua lapisan agar revisi
kedua RUU ini bisa mengha-
silkan UU yang menjamin ke-
adilan masyarakat.
“RUU KUHP dan KU-
HAP sudah masuk dalam Pro-
legnas. Sesuatu RUU yang te-
lah ditetapkan dalam Proleg-
nas, itu merupakan kesepakat-
an antara pemerintah dan le-
gislatif. Jadi, harus diselesai-
kan,” kata Wakil Ketua Komisi
III DPR, Aziz Syamsuddin ke-
pada SP di Jakarta, Minggu
(7/4). Dia berpendapat, revisi
KUHP dan KUHAP dapat
menjadi dasar untuk merevisi
UU penegak hukum. Di dalam
naskah akademisnya, kata dia,
KUHP dan KUHAP akan men-
jadi
integrated legal system
di
antara para penegak hukum
dan hukum acaranya.
Dalam rangka mendapatkan
masukan dari masyarakat, Ko-
misi III DPR telah meminta
masukan dari Guru Besar Ilmu
Hukum Pidana Universitas
Padjadjaran, Bandung, Romli
Atmasasmita. Romli memper-
tanyakan masuknya sejumlah
aturan mengenai masalah psi-
kotropika dan tindak pidana
korupsi dalam rancangan KUHP.
Menurutnya, hal tersebut tidak
lagi diperlukan karena sudah
diatur lengkap dalam UU Psi-
kotropika dan UU Tipikor.
Pandangan dari para pakar
diharapkan dapat menghasil-
kan revisi yang komprehensif.
“Kita perlu pandangan dari
Prof Romli sebagai seorang in-
telektual yang akan menjadi
masukan bagi seluruh anggota
dalam pembahasan RUU KU-
HAP dan KUHP,” katanya.
Tak hanya Prof Romli, kata
Aziz, semua
stakeholder
akan
dijaring aspirasinya terkait revisi
KUHP dan KUHAP. “Saat ini,
kami sedang menjaring semua
aspirasi dari
stakeholder
. Tak
hanya Prof Romli dan Prof Amir
Hamzah, semua pakar hukum
dari akademisi, LSM, dan peggiat
HAM pun kita minta masukan-
nya,” katanya.
Dalam rapat dengar penda-
pat dengan Komisi III DPR,
Romli Atmasasmita mengusul-
kan agar Komisi III DPR mem-
prioritaskan pembahasan RUU
KUHAP dengan alasan per-
soalan yang dibahas hanya 200
pasal lebih, berbeda dengan
KUHP yang memiliki perma-
salahan lebih kompleks dan
berisi 38 Bab serta 766 pasal.
“Dalam revisi kali ini, KU-
HAP seharusnya dapat dijadi-
kan satu instrumen hukum ter-
penting yang mewakili nilai-
nilai sosiologis, filosofis In-
donesia, selain nilai kemanu-
siaan sendiri. Kesempatan un-
tuk melakukan revisi KUHAP
ini harus dilakukan secara ha-
ti-hati, tidak terburu-buru de-
mi menjaga kualitas dari KU-
HAP itu sendiri,” kata Aziz.
Dia melanjutkan, semua pa-
sal dalam RUU KUHAP sangat
penting. Artinya, tak sekadar pa-
sal-pasal yang selama ini menjadi
perdebatan atau pemberitaan di
media. “Semua menjadi priori-
tas. Semua penting. Karena ini
terintegrasi. Bukan pasal per pa-
sal. Bukan sekadar pasal santet
atau apa, yang sering disebut-se-
but,” katanya.
Azis pun berharap, RUU
KUHAP dan KUHP bisa dise-
lesaikan pada masa tugas ang-
gota DPR kali ini. “Kita harus
optimistis, bisa selesai,” ucapnya.
Terkait kunjungan kerja
(kunker) Komisi III ke empat
negara, Aziz Syamsuddin men-
jelaskan, kunker ke empat ne-
gara untuk mengetahui asas le-
galitas menyangkut hubungan
antarnegara. “Sistem hukum
kan
ada
anglo sexion
dan kon-
tinental. Indonesia menganut
kontinental. Tapi, kita tidak
boleh menutup terhadap negara
anglo sexion,” katanya.
Urgensi kunker ke empat Ne-
gara, yakni Prancis, Inggris, Ru-
sia, dan Belanda, menurut Aziz,
Indonesia, Belanda, dan Perancis
menganut sistem kontinental. Se-
mentara Rusia dan Inggris me-
megang sistem anglo sexion.
Meski sama-sama meng-
anut sistem kontinental, Be-
landa dan Prancis sudah meng-
alami perkembangan. Karena
itulah, Komisi III DPR perlu
mendatangi negara tersebut.
Sebab, teori hukum juga ber-
kembang dari waktu ke waktu.
“Nah, penerapan RUU ini
apabila ingin disahkan oleh
DPR periode 2009-2014 perlu
penyesuaian dengan perjanjian
terhadap negara sahabat, dan
kita perlu mengacu kepada sis-
tem mereka,” jelas Aziz. Ren-
cananya, kunker Komisi III
DPR ke empat negara akan di-
lakukan pada 14-19 April 2013.
Pandangan serupa disam-
paikan anggota Komisi III dari
Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Dimyati Natakusumah.
Dia membenarkan bahwa ang-
gota Komisi III akan bertolak
ke Eropa untuk melakukan
studi banding terkait RUU
KUHAP dan KUHP.
“Rancangan Undang-Un-
dang KUHAP dan KUHP per-
lu melakukan studi kompara-
tif, masukan, melihat, dan
mendengar secara langsung
dari sumber yang menganut
eropa kontinental,” kata dia.
Rombongan itu akan dibagi
dalam empat kelompok dan
akan berangkat pada tanggal 14-
16 April 2013. Setiap rombong-
an terdiri dari 15 orang. Menu-
rut Dimyati, jumlah rombongan
itu sudah termasuk para staf ah-
li. Dimyati mengatakan, sistem
hukum yang ada di Prancis juga
dinilai lebih bagus. Sistem hu-
kum Indonesia, kata Dimyati,
berkiblat pada sistem hukum
Belanda. Sementara, sistem hu-
kum Belanda juga berkiblat ke
Prancis. Prancis dan Belanda ju-
ga menganut sistem hukum
kontinental.
“Di sana, kami ingin meli-
hat penegak hukum, deponee-
ring, dan banyak lainnya se-
perti SP3. Lalu, bagaimana pe-
nyadapan di sana, apa filosofi-
nya? Di sini kejahatan terlalu
masif, besar, dan terstruktur.
Sementara di sana sangat ter-
tib,” ujar Dimyati.
Sementara, pertimbangan
berkunjung ke Inggris dan
Prancis lantaran kedua negara
itu menganut sistem hukum
anglo saxion. “Kami ingin li-
hat pertimbangan keduanya,”
kata Dimyati.
Memajukan Hukum
Terkait penjaringan aspirasi
dari para
stakeholder
, Dimyati
mengemukakan, penjaringan
aspirasi masih terus bergulir.
“Iya. Kami terus meminta ma-
sukan, pandangan, saran-saran,
dan kritik dari semua pakar,
lembaga, maupun masyarakat
terkait RUU ini,” katanya.
Dimyati mengharapkan, RUU
KUHAP bisa disahkan pada
masa jabatan DPR kali ini.
“Kami tetap optimistis,” ucap-
nya. Dimyati menuturkan,
RUU KUHAP diharapkan
mampu memajukan hukum di
Tanah Air,” katanya.
Anggota Komisi III DPR
lainnya, Nudirman Munir me-
ngatakan, meski banyak yang
pesimistis terhadap DPR dalam
penyelesaian revisi UU KUHP
dan KUHAP, tapi DPR khusus-
nya Komisi III tetap berupaya
untuk menyelesaikannya dalam
masa sidang berikut. Dan jika
tetap tidak terselesaikan DPR
masih memiliki waktu sampai
akhir tahun 2013 atau paling
lambat setidak-tidaknya sampai
akhir April 2014 sebelum pemi-
lu legislatif.
“Memang banyak yang pe-
simis kami mampu menyele-
saikan revisi UU KUHP dan
UU KUHAP ini, namun kami
tetap berusaha terus untuk me-
nyelesaikannya paling cepat
sampai akhir masa sidang ini,
atau kalau tidak juga maka
sampai akhir 2013 atau paling
lambat sampai dengan bulan
April 2014. Intinya sebelummasa
tugas periode ini berakhir pada
Oktober 2014.Kita akan kebut
agar cepat selesai,” ujar Nudirman
ketika ditemui di Gedung DPR,
Jakarta, Senin (8/4).
Revisi UU KUHP dan
KUHAP sendiri menurut
Nudirman saat ini sudah sangat
mendesak, mengingat banyak-
nya pasal-pasal dalam UU itu
yang sudah tidak sesuai lagi
dengan zaman. Dirinya pun
mencontohkan perlunya mere-
visi UU itu terkait
cyber law
yang tidak termuat dalam UU
KUHP dan juga mengenai
sanksi pelanggaran penyerah-
an BAP dalam KUHAP yang
seharusnya diserahkan kepada
pihak penuntut, pengadilan, ter-
sangka dan pengacara tersangka,
namun. seringkali pihak pe-
nyidik justru tidak memberi-
kannya pada tersangka atau-
pun pengacaranya dan baru di-
serahkan setelah proses per-
adilan berjalan.
“KUHP kita masih pening-
galan Belanda dari pasal-pasal
abad 9,14 dan 16. Ini sudah sa-
ngat tertinggal. Begitu juga
KUHAP yang warisan Orba.
Kita harapkan dengan UU
KUHAP dan KUHP yang baru
maka tidak ada lagi pasal-pasal
karet yang membuat hukum
seperti tidak tegas dalam me-
nangani kasus.Selain itu per-
kembangan teknologi mengha-
ruskan KUHAP dan KUHP
mengatur pula tentang
cyber
law
yang sampai saat ini tidak
termuat.Kalau mengenai BAP
yang kerap diserahkan terlam-
bat oleh pihak kepolisian meski
ada aturannyadi KUHAP ke-
pada pihak pengacara atau ter-
sangka, karena tidak ada sanksi
buat kepolisian.Ke depan kita
coba atur kalau terjadi hal se-
perti ini, maka tuntutan bisa
batal demi hukum,” imbuhnya.
Saat ini menurut Nudirman,
DPR sudah menerima draft revisi
UU KUHP dan akan segera di-
tindaklanjuti dengan pembahas-
an di DPR dengan para
stake hol-
der
seperti anggota masyarakat,
organisasi masyarakat, akademi-
si, lembaga-lembaga swadaya
masyarakat. “Komisi III juga
melakukan study banding ke ne-
gara-negara sosialis dan juga ne-
gara-negara Eropa Continental
seperti Perancis dan juga negara-
negara Anglo Saxon seperti Ing-
gris.Tujuannya agar bisa didapat-
kan data dan informasi seputar
KUHP dan KUHAP di negara-
negara tersebut yang bisa kita
ambil,” tegasnya.
Ini menurutnya akanmenjadi
kado terindah dari DPR periode
ini bagi rakyat dan bangsa Indo-
nesia. Dengan demikian, maka
KUHP dan KUHAP yang baru
nanti agar bisa menjadi unifikasi
dan kodefikasi hukum pidana
dan tata beracaranya benar-be-
nar bisa dijadikan patokan bagi
semua hukum-hukum pidana
sektoran saat ini.
“RUU KUHP baru yang
disodorkan pemerintah kepada
DPR, pemerintah menambah-
kan 19 pasal sehingga seluruh-
nya berjumlah 197 pasal. Da-
lam pembahasan pasal seba-
nyak itu kita juga tidak mau
sembrono dalam melaksana-
kan revisi ini. Pasal-pasal da-
lam revisi KUHP terutama ha-
rus benar-benar tegas dan ti-
dak ada pasal-pasal karet lagi.
Tujuan berbangsa dan berne-
gara yaitu mencapai masyara-
kat yang adil dan makmur ten-
tunya harus diiplementasikan.
Keadilan masyarakat sendiri
wajahnya yah KUHAP dan
KUHP,” tegasnya.
Terkait pasal-pasal yang
kontroversial seperti pasal per-
lunya izin penyadapan oleh
pengadilan dan juga pasal san-
tet serta pasal-pasal yang
mengundang kontroversi lain-
nya Nudirman mengatakan
bahwa saat ini semuanya ma-
sih dalam tahap pembahasan.
Namun dirinya yakin bahwa
pasal-pasal yang dihasilkan
nantinya tidak akan melawan
prinsip-prinsip hukum dan de-
mokrasi. [Adv/SP/W-12]
DPR Tunggu Masukan dan Kritik
Untuk Revisi UU KUHP dan KUHAP
DOK. PEMBERITAAN DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin saat rapat dengar pendapat di gedung DPR Jakarta, baru-baru ini.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40