Produksi GEMS
Naik 22%
PT Golden Energy
Mines Tbk (GEMS),
bagian dari Sinarmas
Group melaporkan pe-
ningkatan produksi sebe-
sar 22% dari 4,39 juta
ton di tahun 2011 menja-
di 5,345 juta ton di tahun
2012. Volume penjualan
meningkat sebesar 35%
dari 5,689 juta ton di ta-
hun 2011 menjadi 7,687
juta ton di tahun 2012,
dengan volume trading
sebesar 2,176 juta ton
(1,576 juta ton di tahun
2011). Sementara itu
pendapatan perseroan
meningkat sebesar 38%
sebesar Rp 3,969 miliar,
profit after tax turun dari
Rp 319 miliar ditahun
2011 menjadi Rp 179
miliar di tahun 2012.
Mengomentari kiner-
ja perseroan, Fuganto
Widjaja, Presiden Direk-
tur Golden Energy Mines
mengatakan tahun 2012
adalah tahun tantangan
bagi seluruh industri per-
tambangan, tidak terke-
cuali GEMS. “Di saat
harga batubara menu-
run, harga solar meng-
alami kenaikan yang di-
sertai depresiasi rupiah
yang memperburuk eko-
nomi bisnis. Kami fokus
pada operasional dan
meningkatkan efisiensi
dan kapabilitas,” ujarnya.
Dari sisi industri ba-
tubara, perseroan mela-
kukan investasi yang
akan mampu mengu-
rangi hambatan-hambat-
an logistik dan infrastruk-
tur. Perseroan juga me-
nunjuk McKinsey untuk
bekerja bersama dalam
rasionalisasi biaya dan
pengembangan proses-
proses bisnis.
Dalam segi kinerja
perseroan, volume pro-
duksi berhasil tumbuh
sekitar 22%. Trading per-
seroan bertumbuh hing-
ga 38%. Profitabilitas
perseroan terefek negatif
dengan PBT sebesar 6%
dari pendapatan diban-
dingkan dengan tahun
sebelumnya sebesar
15%. Pada kenyataan-
nya, sampai saat ini per-
seroan tidak memiliki hu-
tang, dan hal tersebut
membantu perseroan da-
lam mendapatkan kese-
pakatan yang lebih baik
dengan situasi pasar sa-
at ini dan dengan ca-
dangan kas internal per-
seroan yang mencapai
hingga Rp 951 miliar, bi-
sa dikatakan perseroan
sangat siap untuk kapita-
lisasi pertumbuhan se-
iring dengan pertumbuh-
an pasar. [PR/O-2]
TAMBANG
E
KONOMI
& K
EUANGAN
Suara Pembaruan
Senin, 1 April 2013
17
[JAKARTA]
Komite Eko-
nomi Nasional (KEN) men-
desak pemerintah untuk se-
gera melarang mobil pribadi
menggunakan bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi.
Jika itu dilakukan, pemerin-
tah bisa menghemat anggar-
an subsidi hingga Rp 80 tri-
liun per tahun, di samping
sejumlah dampak positif
lain, seperti ketersediaan
anggaran untuk membantu
rakyat miskin dan mening-
katkan kepercayaan luar ne-
geri. KEN berharap, peme-
rintah berani menerapkan
pelarangan tersebut paling
lambat akhir semester 1
tahun ini.
Desakan tersebut ditu-
angkan dalam sebuah reko-
mendasi yang disampaikan
KEN kepada Presiden Susi-
lo Bambang Yudhoyono
(SBY) di Bali, pekan lalu.
Menanggapi hal itu, Pre-
siden SBY mendengarkan,
menerima, dan menghargai
pemikiran dan rekomendasi
KEN. Terkait subsidi BBM,
Presiden SBY berpesan agar
pemerintah memfokuskan
perhatian kepada rakyat.
“Demi keadilan, demi kese-
lamatan perkonomian nasio-
nal agar tidak terjadi kesen-
jangan maka subsidi diprio-
ritaskan kepada rakyat mis-
kin, bukan kepada yang ka-
ya,” jelas Juru Bicara Presi-
den, Julian Aldrin Pasha.
Menko Perekonomian
Hatta Rajasa dan Ketua KEN
Chairul Tanjung menjelas-
kan, subsidi BBM sudah me-
lampaui dari yang seharus-
nya. Pemerintah sedang me-
rumuskan langkah pengen-
dalian kuota BBM bersubsi-
di. Untuk itu, pemerintah
akan memutuskan hal ini da-
lam rapat kabinet terbatas,
awal April 2013.
Selama ini, menurut
Chairul Tanjung, subsidi
BBM dinikmati sebagian
besar oleh orang yang tidak
berhak menerima subsidi.
Harga Tidak Naik
Secara terpisah, Sekreta-
ris KEN Aviliani menjelas-
kan, subsidi BBM semakin
tidak tepat sasaran. “Pada
kenyataannya, 50 persen pe-
nikmat BBM bersubsidi
adalah mobil pribadi, dan 40
persen pengguna sepeda
motor,” jelasnya.
Untuk itu, KEN meng-
usulkan, pada tahap awal
pemerintah segera melarang
mobil pribadi menggunakan
BBM bersubsidi. “Kita me-
rekomendasikan kepada
Presiden, sebaiknya paling
lambat Juni atau pada se-
mester pertama tahun ini, la-
rangan itu sudah bisa diim-
plementasikan,” jelasnya.
BBM bersubsidi dengan
harga yang berlaku saat ini
masih tetap ada, tetapi ha-
nya untuk sepeda motor dan
angkutan umum. Namun, ti-
dak semua angkutan umum
boleh menggunakan BBM
bersubsidi. “Misalnya, taksi
yang menggunakan mobil
mewah, seperti Toyota Al-
phard dan Mercedes, harus
menggunakan BBM non-
subsidi,” ujarnya.
Aviliani menambahkan,
KEN tidak merekomendasi-
kan pengurangan subsidi
BBM dengan cara menaik-
kan harga BBM bersubsidi.
Sebab, berdasarkan kajian
KEN, jika harga BBM dina-
ikkan, dampak inflasinya
cukup tinggi, terkait dengan
kenaikan harga barang.
“Jika melarang mobil
pribadi menggunakan BBM
bersubsidi, kenaikan harga
barang memang tetap tidak
bisa dihindari, tetapi dam-
pak ke inflasinya tidak sebe-
sar jika pemerintah menaik-
kan harga BBM bersubsidi.
Jadi cara ini juga untuk
mencegah agar dampaknya
ke rakyat miskin tidak terla-
lu berat,” jelasnya.
Penghematan yang dipe-
roleh dari larangan tersebut,
lanjutnya, harus dimanfaat-
kan seoptimal mungkin oleh
pemerintah untuk membantu
rakyat miskin, terutama me-
ngurangi kesenjangan.
Aviliani menambahkan,
berdasarkan kajian KEN, se-
lain menghemat anggaran,
kebijakan itu juga akan ber-
dampak positif terhadap ke-
percayaan investor. Sebab,
dengan defisit APBN yang
mendekati 3 persen, di mana
sebagian besar defisit terse-
but untuk membayar subsidi,
investor akan bertanya-tanya
kemampuan pemerintah un-
tuk membayar kewajiban-
nya. “Apalagi, setiap tahun
anggaran subsidi meningkat
7-8 persen,” jelasnya.
Terus bertambahnya
subsidi akibat konsumsi
BBM yang tak terkendali,
lanjutnya, juga membuat
kebutuhan valuta asing (va-
las) untuk mengimpor BBM
juga terus bertambah. “Ini
juga menjadi perhatian in-
vestor. Kalau kebutuhan do-
lar oleh pemerintah terus
meningkat, tentu akan me-
naikkan harga dolar, dan ini
jelas mempengaruhi ke-
mampuan pemerintah untuk
memenuhi kewajiban luar
negerinya,” katanya.
Dengan demikian, lanjut
Aviliani, langkah awal pem-
batasan subsidi BBM melalui
pelarangan mobil pribadi
mengkonsumsi BBM bersub-
sidi, akan berpengaruh terha-
dap kepercayaan investor.
Menanggapi rekomendasi
hal tersebut, Wakil Menteri
Energi dan Sumber Daya Mi-
neral (ESDM) Susilo Siswou-
tomo menjelaskan, masukan
KEN akan dipertimbangkan
pemerintah. Dia mengung-
kapkan, saat ini jumlah mobil
milik pribadi di seluruh Indo-
nesia mencapai 11 juta unit.
“Kalau saja kendaraan seperti
ini tak menggunakan BBM
bersubsidi, memang luar bia-
sa penghematannya sebagai-
mana direkomendasi KEN
itu,” kata dia.
Kepala ekonom Bank
BNI Ryan Kiryanto juga se-
tuju dengan usul KEN yang
menyebutkan bahwa harga
BBM bersubsidi pada tahap
awal ini tidak perlu dinaik-
kan, tetapi cukup melarang
mobil pribadi menggunakan
BBM bersubsidi. “Saya se-
tuju dengan usulan KEN,
walaupun itu akan meman-
tik protes dari pemilik mobil
pribadi dengan kapasitas
mesin di bawah 2.000 cc,”
katanya.
Sementara itu, ekonom
dari Danareksa Purbaya Yu-
dhi Sadewa menambahkan,
meski survei Danareksa Re-
search Institute menunjuk-
kan indeks kepercayaan ma-
syarakat terhadap pemerin-
tah sudah membaik, namun
ruang untuk menaikkan har-
ga BBM pada tahun ini ma-
sih belum aman.
Benahi Pemasukan Negara
Anggota Badan Anggar-
an DPR dari Fraksi Gerindra
Desmon J Mahesa berpenda-
pat, persoalan besarnya sub-
sidi BBM harus dilihat seca-
ra komprehensif. Desmon
mengakui, besarnya subsidi
BBM yang tiap tahun mem-
bengkak memang memberat-
kan anggaran negara. Na-
mun, hanya menekan subsidi
dengan berbagai kebijakan
tanpa pengawasan di sektor
pemasukan, menurutnya ada-
lah kekeliruan.
“Kalau mobil pribadi
mau dilarang menggunakan
BBM bersubsidi silakan saja,
tapi ingat, pemerintah harus
memperketat pengawasan di
pemasukan APBN. Kita tahu
banyak kebocorang anggaran
di sektor pajak dan sumber
daya alam. Ini harus diperke-
tat, sehingga pemasukan ne-
gara juga meningkat dan
mencapai potensinya,” ujar-
nya kepada
SP
di Jakarta,
Minggu (31/3).
Dia menjelaskan, pema-
sukan negara harusnya bi-
sa lebih besar dari yang ada
saat ini jika pemerintah
berketetapan hati dan be-
kerja keras untuk menga-
wasi pemasukan negara.
[A-17/ID/E-8/Y-9/O-2]
Batasi Subsidi BBM
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40