Segera Lantik Gatot Sebagai Gubernur Sumut
Senin, 11 Juni 2012 | 9:52

Gatot Pujo Nugroho [google]

[MEDAN] Pembangunan di Sumatra Utara (Sumut) sulit berkembang selama Gatot Pujo Nugroho masih ditetapkan sebagai pelaksana tugas gubernur (Plt).  

Soalnya, kewenangan pelaksana tugas tidak sama dengan gubernur definitif. Gatot dipastikan tidak berani mengambil keputusan pembangunan, apalagi bila menyangkut besaran dana dalam anggaran pembangunan.  

"Tidak ada perkembangan maupun kemajuan di daerah ini sejak Gubernur Sumut Syamsul Arifin menjalani hukuman atas kasus korupsi dana anggaran pemerintah belanja daerah (APBD) saat menjabat sebagai Bupati Langkat. Pembangunan yang masih berjalan sekarang ini, seperti pembangunan bandara di Desa Kuala Namo maupun lainnya, hanya bersifat meneruskan program gubernur sebelum Syamsul," kata pemerhati masalah pembangunan di Sumut, Dahlan Simanjuntak kepada SP di Medan, Senin (11/6).  

Simanjuntak mengatakan, pembangunan bandara di Kuala Namo mulai berjalan saat jabatan gubernur oleh Rudolf M Pardede. Ini merupakan salah satu program pembangunan nasional, yang banyak mengalami kendala, sehingga proses pengerjaannya belum rampung.

Pembangunan ini memakan waktu yang lama, karena pemerintah masih bersengketa dengan masyarakat atas proses ganti rugi lahan tersebut.  

Menurutnya, pembangunan daerah ini bisa berjalan bila Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi segera melantik Gatot Pujo Nugroho sebagai gubernur definitif.  

Ini tidak akan menimbulkan permasalahan, karena Syamsul Arifin divonis bersalah atas kasus korupsi. Peranan Gatot untuk mengambil keputusan diperlukan untuk membangun daerah ini. Selama ini, kemampuan Gatot belum teruji karena masalah jabatan.  
"Tidak bisa dipungkiri, serangan dari elite politik akan terjadi jika Gatot dijadikan gubernur definitif sampai pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun depan. Tudingan nuansa politis karena berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di daerah ini. Namun, Mendagri mempunyai dasar cukup kuat untuk melantik Gatot. Kepentingan pembangunan demi rakyat harus diutamakan ketimbang politik," katanya.  

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintahan Sumut, Andy Panggabean mengatakan,  terkendalanya pembangunan di daerah ini membuat masyarakat di berbagai daerah, khususnya yang tinggal di pelosok desa, semakin menjerit.   Ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab masyarakat desa hidup tertinggal dan di bawah garis kemiskinan.  

"Daerah ini membutuhkan seorang pemimpin yang benar - benar berani dalam mengambil keputusan untuk melakukan terobosan pembangunan. Sampai saat ini, belum ada pemimpin yang berani melakukan hal tersebut. Tidak sedikit di antara kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota di daerah ini, takut untuk mengambil keputusan. Alhasil, perekonomian masyarakat tidak berkembang," jelasnya. [155]