SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 25 Juli 2014
Pencarian Arsip

Jelang Pemilukada Banten

Ratu Atut Dilaporkan ke KPK
Rabu, 24 Agustus 2011 | 8:33

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kiri) dan Rano Karno (kanan) (Google) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kiri) dan Rano Karno (kanan) (Google)

[JAKARTA] Aliansi Independen Publik (ALIPP), sebuah lembaga swadaya masyarakat dari Pandegelang Banten melapor Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atut yang maju lagi pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Gubernur Banten mendatang diduga melakukan korupsi APBD Provinsi Banten senilai ratusan miliar rupiah.

Menurut Juru Bicara ALIPP, Suhada, pada 2011, Atut mengeluarkan program bantuan hibah yang jumlahnya sebesar Rp 340,463 miliar yang dibagikan kepada 221 lembaga atau organisasi.

"Atut juga mengeluarkan program bantuan sosial sebesar Rp 51 miliar. Dengan, nilai dana hibah yang jauh lebih besar dari tahun 2010, yaitu Rp 239,27 miliar," kata Suhada di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/8).

Suhada mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian dan analisa terhadap nama organisasi penerima bantuan hibah dan bantuan sosial, realisasi dan nilai yang dihibahkan ditemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. kebijakan tersebut dilaksanakan tidak secara transparan. Terlihat dari, surat keputusan dan daftar alamat penerima, baik bantuan hibah maupun bantuan sosial yang diantaranya diduga fiktif dan nepotisme.

Selain itu, menurut Suhada masih banyak dugaan korupsi lainnya yang dilakukan oleh Atut. Seperti, pemberian dana hibah untuk seluruh perhimpunan istri aparat penegak hukum di Provinsi Banten dan dana bantuan hibah yang tidak jelas nama organisasinya yang diantaranya untuk memberangkatkan 150 orang yang disebut tokoh sebesar Rp 7,5 miliar. Kemudian, dana untuk safari ramadhan Rp 3,6 miliar.

Padahal, lanjut Suhada, dalam daftar penerima bantuan dengan tegas disebutkan nama organisasi bukan nama kegiatan. "Intinya, atas kebijakan Atut tersebut diduga telah terjadi kerugian keuangan negara dari dana bantuan hibah sebesar Rp 88,02 miliar dan dana bantuan social sebesar Rp 49, 460 miliar," tegas Suhada.

Oleh karena itu, ALIPP meminta KPK melakukan proses pemeriksaan terhadap Atut atas dugaan korupsi tersebut. [N-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»