SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 2 September 2014
Pencarian Arsip

Penyaluran Dana Siswa Miskin di Bandung Diduga Menyimpang
Jumat, 20 April 2012 | 11:10

Ilustrasi penyelewengan dana [google] Ilustrasi penyelewengan dana [google]

[BANDUNG] Penyaluran dana bantuan bagi siswa miskin setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) senilai Rp 26 miliar  untuk tahun ajaran 2012/2013 di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), diduga menyimpang dari ketentuan.  

Ketua Forum Orang Tua Siswa, Dwi Subawanto, menyoroti Peraturan Wali Kota Bandung, Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran ABD Kota Bandung tahun 2012, yang di dalamnya mengatur penyaluran dana bantuan tersebut. Dana bantuan itu disebut Bantuan Wali Kota (Bawaku) untuk Pendidikan.  

Penyaluran bantuan itu, disoroti karena pemerintah menyerahkan penyalurannya kepada Dewan Pendidikan Kota Bandung, organisasi yang seharusnya mengawasi dan mengontrol pelaksanaan proses pendidikan di Kota Bandung. “Selama ini penyaluran dana tersebut dilakukan oleh komite sekolah,” kata Dwi di Bandung, Kamis (19/4).  

Dana Bawaku Pendidikan itu, termasuk dalam pos belanja hibah kepada badan atau lembaga atau organisasi swasta, yang nilai totalnya mencapai Rp 435,930 miliar, atau sekitar 20 % dari total APBD Kota Bandung tahun 2012.   Dwi memaparkan, fungsi Dewan Pendidikan Kota Bandung adalah memberi nasihat, mendukung, menjadi mediator, dan mengontrol proses pendidikan di Kota Bandung. “Bukan untuk menyalurkan dana,” tegas dia.  

Dana bantuan khusus siswa sekolah setingkat SMA ini, dirilis sejak tahun 2008. Dana tersebut diperuntukkan bagi siswa miskin di luar SMP dan SD, yang memang sudah digratiskan biaya pendidikannya. Penyalurannya sejak dahulu dilakukan oleh komite sekolah yang dibentuk dari masing-masing sekolah.  

“Dana itu tidak diterima oleh siswa. Namun demikian, orang tua siswa memberi mandat kepada sekolah untuk menerima dana tersebut. Jadi dana itu digunakan untuk menutup biaya pendidikan siswa,” kata dia.  

Wakil Dewan Pendidikan Kota Bandung, Said Sedyohadi membenarkan adanya penawaran dari Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyalurkan dana tersebut.   “Tapi saya dan beberapa anggota dewan pendidikan sudah mengingatkan kalau tugas dewan pendidikan itu bukan menyalurkan dana buat siswa SMA yang tidak mampu,” kata Said yang duduk sebagai wakil di Dewan Pendidikan Kota Bandung.  

 Menurut Said, penyaluran dana tersebut rawan penyelewengan. “Kami yang tidak setuju sempat membuat ilustrasi. Jika dana itu datang tanggal 10 April 2012 dan baru dipakai atau disalurkan pada bulan Mei, maka ada selang waktu. Kalau dananya dititip ke bank berarti ada bunga bank-nya, lalu seperti apa pertanggungjawabannya?” tegas dia.

Said menyatakan, Dewan Pendidikan Kota Bandung bukanlah lembaga profesional yang dapat menyalurkan dana sebesar itu.  “Tidak ada sumber daya manusianya. Tata usaha di sekretariat saja satu orang. Tugas kita memang seharusnya mengontrol pelaksanaan pendidikan bukan malah dikontrol oleh dinas pendidikan,” ujarnya.  

Anggota Dewan Pakar Dewan Pendidikan Kota Bandung, Dan Satriana mengatakan, fungsi dan tugas Dewan Pendidikan dibatasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.   Dalam Pasal 192 Ayat 2 disebutkan, dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati atau wali kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.   

 “Sepengetahuan saya, semenjak berdiri Dewan Pendidikan Kota Bandung, lembaga ini belum pernah mempunyai pengalaman dalam menyalurkan  dana seperti Bawaku,” terang dia.  

Dan khawatir, berbagai keterbatasan itu akan mempengaruhi kelancaran penyaluran dana hibah Bawaku.  Mulai dari ketepatan data siswa, pengelolaan adminsitrasi, dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.  

Dia juga menyoroti status kelembagaan dewan pendidikan sebagai penerima hibah. Karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebutkan, bahwa salah satu kategori penerima hibah adalah organisasi masyarakat, seperti yayasan atau perkumpulan.  

“Dalam hal ini lembaga seperti dewan pendidikan tentu tidak sama seperti yayasan atau perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok orang. Dewan Pendidikan dimandatkan sebagai  lembaga mandiri beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan yang dipilih secara reguler,” katanya,  

Dalam aturan itu, tambahnya, tidak disebutkan adanya lembaga di luar pemerintah yang menjadi penyalur hibah kecuali badan usaha milik daerah.  “Jelas sekali, kecuali badan usaha milik daerah tidak ada kategori lain selain pemberi dan penerima bantuan,” kata dia.  

Dan menyayangkan apabila Dewan Pendidikan Kota Bandung tetap menyalurkan dana tersebut. “Ini seperti tidak menjaga independensi dan mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan Kota Bandung.  Tidak mengherankan jika masyarakat akan semakin pesimis untuk menyalurkan aspirasi kepada lembaga yang terkesan tidak independen. Sulit bagi mereka berharap lembaga yang terkesan tidak independen dapat mengkritisi pemerintah,” ungkapnya. [153]    




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»