Pemerintah Harusnya Malu, Warga di Perbatasan Rame-rame Cari Kerja di Malaysia
Senin, 30 April 2012 | 16:55

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia [google]

Berita Terkait

• Jadikan Daerah Perbatasan Sebagai Wilayah Indonesia

• Pembangunan Perbatasan Hanya Sekedar Wacana, Perhatian Pusat Minim

• Kunjungan Presiden Tak Berdampak di Wilayah Perbatasan

• Daerah Perbatasan Dapat Prioritas Pembangunan

[PONTIANAK] Pemerintah Indonesia harus malu melihat rakyatnya mencari nafkah ke negara tetangga khususnya Malaysia. Padahal lahan untuk mencari nafkah di Indonesia sangat luas di Indonesia namun selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan Jhon Bandan salah seorang tokoh masyarakat perbatasan warga Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Sarawak Malaysia saat berdialog dengan DPRD kalbar Senin (30/4).

Ia mengatakan, nilai kawasan perbatasan itu sangat mahal harganya, akibatnya banyak pejabat pemerintah khususnya bupati yang “menjual” perbatasan  ke luar negeri untuk mencari dana. Namun hingga saat ini perbatasan tidak mengalami perubahan dan masyarakat tetap miskin.

Salah satu contoh yaitu warga perbatasan di Kalbar lebih mengenal mata uang ringgit dibanding rupiah dan lagu kebangsaan Malaysia dibanding Indonesia Raya. Akhir akhir ini juga sudah ratusan orang warga  perbatasan lari dan mencari nafkah ke Malaysia. Hal ini terjadi karena hutan yang ada di sepanjang perbatasan ditetapkan menteri kehutanan menjadi hutan lindung.

Padahal diketahui bahwa hutan adalah sahabat masyarakat dan sebagai tempat masyarakat untuk hidup dan mencari nafkah. Namun karena penetapan menteri kehutanan menjadi kawasan hutan, masyarakat tidak bsia lagi mencari nafkah di hutan perbatasan.

Karena jika masarakat mencari nafkah di hutan, langsung ditangkap aparat keamanan. Kondisi itu mengakibatkan warga perbatasan harus pergi dan lari untuk bekerja dan mencari nafkah ke Malaysia. Padahal di Malaysia banyak diantara mereka yang disiksa, dianiaya, diperkosa dan tidak dibayar gaji bahkan sampai dibunuh.

Namun pembelaan dari pemerintah Indonesia sangat minim bahkan tidak ada   dan terkesan dibiarkan. Ia menambahkan kondisi seperti ini tidak pernah diantisipasi pemerintah  Indonesia bahkan cenderung dibiarkan. 

Dikatakan demikian karena kondisi ini sudah terus menerus terjadi dan tidak diselesaikan dengan pihak Malaysia. Seharusnya hal itu tidak terjadi, karena lahan atau hutan di Indonesia khususnya perbatasan sangat luas dan harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Namun oleh pemerintah dijadikan sebagai hutan lindung atau dikuasai oleh investasi yang hanya mengambil keuntungan sendiri.

Untuk itu, diminta kepada pemerintah agar hutan lindung, hutan produksi  yang sudah ditetapkan  sebagai kawasan hutan agar dikembalikan menjadi areal penggunaan lain (APL)  dan dikembalikan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan mendapat keuntungan dan tidak perlu ke Malaysia untuk mencacri nafkah.

Selain itu, selama ini perusahaan khususnya perkebunan sawit yang sudah beroperasi diperbatasan hendaknya menepati janji dan merealisir janji yang diberikan kepada masyarakat. Sebab ketika mereka hendaknya masuk atau berinvestasi di daerah selalu berjanji untuk mensejahterakan masyarakat dengan membantu membangun berbagai saran imfrastruktur di masyarakat.[146]