Pemerintah Bantah RPP Guru Honorer Lambat Direspons
Selasa, 21 Februari 2012 | 14:48

Aksi demo guru honorer [antara]

Berita Terkait

• Menpan-RB Tunggu Kelengkapan Data Guru Honorer

• Gara-gara Hutang, Guru Honorer Ditahan di Kejaksaan Garut

[JAKARTA] Pemerintah membantah jika selama ini telah terlambat dalam mengambil respon soal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebaliknya, pemerintah mengklaim telah mencapai kesepahaman dengan guru honorer.

”Sebetulnya selama ini telah ada pembahasan di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dan Kemendikbud kalau disebut lambat. Kami kira memang itu ada proses tindak lanjut dari yg dikenal dengan kategori 1 dan K2. Mungkin membutuhkan waktu untuk validitas yang menjadi keharusan disana. Mudah-mudahan akan mencapai kesepahaman. Sesungguhnya sudah tercapai kesepahaman, bagaimana nanti persisnya Kementerian PAN yang akan menjelaskan,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/2).

Julian menjelaskan, Selasa sore ini sekitar pukul 16.00 WIB, pembahasan finalisasi RPP pengangkatan tenaga honorer ini akan dilakukan di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Di mana, dalam pertemuan yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diharapkan akan ada tindak lanjut dari persoalan ini.

”Sebagaimana yang telah kami dengarkan semalam dari perwakilannya (Persatuan Guru Republik Indonesia/PGRI), hadir juga ketua PGRI Sulistyo dan beberapa koordinator yang lain. Nanti akan bertemu kembali di kantor Kementerian PAN sore ini untuk tindak lanjut verifikasi langkah-langkah hal teknis yang memang menjadi domain dari kemen PAN,” tuturnya.

Lebih lanjut Julian mengungkapkan, aksi unjuk rasa 20 ribu lebih guru honorer di depan Istana Merdeka, Senin (20/2) telah ditanggapi pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mengupayakan perbaikan kelayakan upah bagi guru honorer.

Presiden, tambahnya telah mengutus Menteri PAN-RB untuk mengatur perbaikan sistem pengupahan guru honorer tersebut. ”Pak Menteri PAN dan reformasi birokrasi didampingi Pak Seskab (Dipo Alam) telah bertemu dan kami telah mendegarkan apa yang menjadi aspirasi mereka,” tukasnya. [O-2]