NTB Raih Rekor MURI Pelayanan KB di 180 Pesantren
Jumat, 29 Juni 2012 | 10:04

Ilustrasi program KB [google]

[JAKARTA] Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk pelayanan program keluarga berencana terbanyak di 180 pondok pesantren.

Penyerahan rekor MURI diserahkan oleh perwakilan MURI Pusat kepada Gubernur NTB yang diwakili Wakil Gubernur,  Ketua Forum Kerjasama Pondok Pesantren serta Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB.  

Kepala Perwakilan BKKBN NTB Sukardi, mengatakan, rekor MURI pertama diberikan kepada Gubernur NTB Zainul Madji sebagai pencetus gagasan pelayanan KB  melalui pondok pesantren terbanyak.  

MURI kedua diberikan kepada Ketua Forum Kerjasama Pondok Pesantren se-NTB sebagai penggerak massa dan MURI ketiga kepada Kepala Perwakilan BKKBN sebagai koordinasi untuk pelayanan akseptor di 180 pondok pesantren.  

“Untuk melakukan pelayanan KB kepada akseptor di 180.000 pondok pesantren, sebanyak 36.000 alat kontrapsepsi didistribusikan dengan menggunakan APBN dan didukung APBD. Mereka dilayani dokter dan bidan terlatih serta dibantu petugas KB keliling,” kata Sukardi pada acara penyerahan MURI sekaligus karnaval budaya,  dalam rangka peringatan Hari Keluarga ke-19 tahun 2012 di Lombok,NTB,Kamis (28/6) malam.    

Peringatan  Hari Keluarga tahun ini yang dipusatkan di Lombok,NTT, akan dihadiri Wakil Presiden Boediono, sejumlah menteri , dan kepala daerah dari seluruh Indonesia. 

Hari Keluarga diperingati setiap tanggal 29 Juni, namun karena hari ini merupakan hari Jumat, maka peringatannya tahun ini digelar besok, Sabtu (30/6).

Sukardi mengatakan, tidak mudah untuk merangkul  tokoh agama dan para santri di pondok pesantren sebanyak ini, mengingat sebagian umum dari mereka masih memiliki pemahaman konvensional tentang program KB.  

Mereka menganggap program KB ilegal dari sisi agama, karena memberikan akses untuk orang berperilaku seks bebas serta membatasi kelahiran. 

Kalaupun masih ada tokoh agama yang keliru memahami program KB, kata dia, itu dikarenakan minimnya sosialisasi.   Namun dengan sosialisasi yang gencar oleh Gubernur dan para kader KB, sebanyak 180 dari 629 pimpinan pondok pesantren di bawah Forum Kerjasama Pondok Pesantren akhirnya tersosialisasi. 

Sosialisasi yang dilakukan didasarkan pemahaman bahwa KB bertujuan untuk mengatur keluarga yang sejahtera, bukan membatasi kelahiran. Dengan tujuan mengatur berarti program KB tidak bertentangan  agama.    

Ia menambahkan,  pembinaan kepada santri dilakukan melalui pengajian oleh pimpinan pondok pesantren maupun tokoh agama. Mereka cenderung memberikan penjelasan bahwa KB adalah program perencanaan keluarga.  

Pemahaman tentang program KB terutama penting bagi para remaja, agar mereka bisa merencanakan kehidupan rumah tangganya nanti, dengan cara menunda usia kawin, dan setelah kawin mengatur jumlah anak disesuaikan dengan kondisi ekonomi, serta mengatur jarak kelahiran. 

Selain soal KB, para remaja juga diberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, Narkoba dan HIV/AIDS.  

“Dari sosialisasi yang gencar kami lakukan dalam setahun ini,  sejumlah pusat informasi dan konseling reproduksi remaja serta klinik-klinik KB terbentuk dengan sendirinya di beberapa pondok pesantren,” kata Sukardi lagi.

Sukardi menambahkan, NTB menargetkan Medis Operaratif Pria (MOP) atau metode kontrasepsi pria sebanyak 580 akseptor setiap tahun dan telah mencapainya lebih dari 100%.  Keberhasilan ini cukup langka, mengingat sejumlah daerah masih sulit untuk melaksanakan MOP.     

Sementara untuk akseptor KB secara keseluruhan baik pria maupun wanita, NTB menargetkan sebanyak  180.000 setiap tahun, dari pasangan usia subur  (PUS) sebanyak 900. 000. Sementara jumlah unmed need (mereka yang membutuhkan KB namun tidak terlayani)  sebanyak 11% dari total PUS tersebut.  

Di akui masih tingginya unmed need juga disebabkan menyusutnya para petugas lapangan KB (PLKB). Sejak tahun 2004 PLKB menyusut hingga 50%, yakni dari 850 orang kini tersisa hanya 400.  

Sementara itu, Kepala BKKBN Sugiri Syarief kembali mengingatkan bahwa tanpa program KB, jumlah penduduk Indonesia tidak terkendalikan. 

Sensus Penduduk 2010 menunjukkan penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta jiwa, dan sekarang diperkirakan sudah mencapai 240 jutaan. Jika pertumbuhan penduduk tetap 1,49% per tahun (3,5 juta sampai 4 juta kelahiran baru) maka tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 450 juta jiwa. 

Dengan data dan kondisi tersebut membawa dampak dan pengaruh terhadap seluruh aspek pembangunan nasional. Disatu sisi jumlah anak yang banyak akan menurunkan kemampuan investasi sumber daya manusia dalam keluarga.[D-13]