Menpan-RB Tunggu Kelengkapan Data Guru Honorer
Rabu, 22 Februari 2012 | 15:09

Aksi demo guru honorer [antara]

Berita Terkait

• Pemerintah Bantah RPP Guru Honorer Lambat Direspons

• Gara-gara Hutang, Guru Honorer Ditahan di Kejaksaan Garut

[JAKARTA] Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar mengaku telah menyelesaikan kisi-kisi konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Di mana, kisi-kisi yang sudah mendapatkan kesepakatan dengan DPR tersebut baru akan disahkan satu bulan ke depan.

Dikatakannya, saat ini pihaknya masih menghitung jumlah guru honorer yang ada di tiap daerah. Pihaknya pun mengaku saat ini mengalami kesulitan dalam mengetahui data guru honorer itu. ”Jumlah honerer masih harus kita hitung lagi. Jumlah ini masih jumlah umum saja. Belum ada alamatnya mana, namanya siapa. Jadi,  kita minta data itu dilengkapi lagi,” katanya sebelum menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (22/2).

Azwar menambahkan, saat ini banyak guru honorer yang menumpuk di daerah yang sudah penuh guru, sehingga terjadi ketimpangan antara daerah satu dengan lainnya. ”Jadi kita sekali lagi nanti bersedia ditempatkan di tempat yang kosong, kadang-kadang banyak guru honorer numpuk di tempat yang penuh, jadi tidak semuanya di tempat yang diperlukan,” jelasnya.

Adapun, finalisasi kisi-kisi RPP ini telah dibahas bersama perwakilan beberapa guru honorer. Selanjutnya, RPP tersebut akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Sekretaris Negara dan juga ke kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Di mana, pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer rekruitmen sebelum 2005. Ini artinya, guru honorer sesudah 2005 tak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil sudah memiliki payung hukum yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007. Selain itu, juga akan ada uji kompetensi dasar maupun bidang.

Dia pun mengklaim, langkah yang diambil pemerintah ini meski proporsional namun sudah disambut positif oleh para guru honorer. Pada Selasa (21/2) kemarin, Kemenpan dan RB bersama perwakilan organisasi guru dan guru honorer melakukan pertemuan untuk membahas tuntutan para guru honorer, setelah sehari sebelumnya ribuan guru honorer menggelar aksi di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut kejelasan status agar lekas menjadi PNS. Mereka juga mendesak agar peraturan pemerintah soal pengangkatan mereka segera diterbitkan. [O-2]